Menjelang satu tahun peringatan perang Gaza pada 7 Oktober, ribuan massa dari berbagai daerah menggelar aksi damai di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta, Minggu (6/10) pagi. Sejumlah tokoh yang hadir menyerukan agar presiden terpilih Prabowo Subianto maksimal membela Palestina.
JAKARTA – Massa yang menamakan diri mereka Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) dalam aksi kali ini menyampaikan seruan dan harapan kepada pemerintahan baru untuk semakin keras berupaya menyelesaikan masalah Palestina.
Abdullah Mudarik dari Aliansi Pemuda Indonesia untuk Palestina menyerukan penolakannya terhadap standar ganda pemerintah Amerika Serikat terhadap perang antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza.
“Dan juga kita sama-sama berdiri di depan sebuah bangunan Kedutaan Besar atau boleh saja kita sebut Kedutaan Besar standar ganda dunia Amerika Serikat, kita di sini menolak segala bentuk standar ganda karena apa bedanya kita dengan saudara-saudara kita di Palestina. Ini bukan isu agama, gender, ini adalah isu kemanusiaan,” ungkap Abdullah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan tanggapan dari Kedubes Amerika Serikat, mengingat aksi itu berlangsung pada hari Minggu.
Dalam acara ini juga hadir sejumlah tokoh lain, di antaranya adalah Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Dalam kesempatan itu, ia menyatakan harapannya agar presiden terpilih Prabowo Subianto tetap konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Bahkan, katanya, jika perlu komitmen tersebut harus menjadi salah satu program 100 hari pertama kepemimpinannya.
“Indonesia harus mengawal keputusan majelis umum PBB bersama dengan negara-negara OKI (Organisasi Kerja Sama Islam -red), negara ASEAN, negara-negara yang menyetujui resolusi PBB, untuk betul-betul menggalang suatu aliansi internasional untuk menghentikan kejahatan penjajahan Israel, untuk memerdekakan Palestina, sebagaimana selama ini yang menjadi sikap dari Indonesia,” ungkap Hidayat.
Hidayat menjelaskan pentingnya Indonesia, dan semua negara untuk tetap mengawal keputusan Majelis Umum PBB yang menegaskan pendudukan Israel yang ilegal. Menurutnya, jika ini terus dibiarkan dan Israel tidak mematuhinya, maka perdamaian dunia akan semakin jauh dari harapan.
“Kalau ini dibiarkan, dan ternyata Israel tidak menaati maka yang terjadi berikutnya adalah Israel akan semakin melecehkan lembaga-lembaga dunia, semakin tidak mengindahkan perdamaian, semakin menghadirkan korban-korban. Bahkan Israel berani mempersona-non-gratakan sekjen PBB, dan tidak boleh masuk ke kawasan Israel,” katanya.
“Ini tentu sudah satu hal yang sangat melecehkan lembaga-lembaga dunia. PBB tidak dihormati, Mahkamah Internasional tidak dihormati, dan tentu masyarakat dunia termasuk dari Indonesia, dan apalagi kita akan bertemu tanggal 7 Oktober besok harus betul-betul diingatkan bahwa kejahatan Israel sudah begitu luar biasa,” jelasnya.
“Kalau tidak, maka Israel bukan hanya melakukan genosida di Gaza, namun sudah melebar kemana-mana termasuk ke Lebanon, kalau itu dibiarkan akan melebar ke mana-mana, termasuk apa yang mereka klaim sebagai Israel Raya. Kalau itu terjadi maka perdamaian dunia sudah dihilangkan oleh Israel,” tambahnya.
