JAKARTA – Belanja pemilu diperkirakan tidak dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada 2024.
Belanja atau konsumsi masyarakat akan bertambah ratusan triliun rupiah akibat pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 2024, papar pendiri dan ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Hendri Saparini.
“Kalau menurut kami sekitar Rp294,5 triliun, yakni dari yang privat, caleg, capres itu sekitar Rp258 triliun, dan 2024 akan ada tambahan Rp36,5 triliun dari APBN,” ungkapnya dalam CORE Economic Outlook 2024 di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Meski begitu perputaran uang tersebut diyakini tidak akan berdampak signifikan terhadap perekonomian tanah air pada tahun depan. Pasalnya, perkiraan nilai belanja pemilu ini hanya setara dengan 4,2 persen dari total konsumsi rumah tangga.
“Dampaknya ke ekonomi baik, itu konsumsi sebagian besarnya. Inilah yang akan berpengaruh kepada ekonomi kita. Tapi tidak banyak, kalau ke konsumsi hanya 4,2 persen. Tetapi ini akan menggerakkan ekonomi,” jelasnya.
Hendri juga mengatakan dampak pesta demokrasi ini terhadap tren pertumbuhan investasi di 2024 akan berbeda dibanding pemilu-pemilu sebelumnya.
Menurutnya, pertumbuhan realisasi investasi terutama di sektor primer (tambang) dan sektor sekunder, seperti logam dasar dan petrokimia sejak 2019, terbilang tinggi.
“Diprediksi investasi sektor di atas akan berlanjut hingga akhir masa pemerintahan pada Oktober 2024,” tuturnya.
Hal Senada juga disampaikan kalangan pengusaha. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyebut memang ada berbagai peluang bisnis yang tercipta dari perhelatan pemilu 2024 ini. Namun, katanya, sumbangsihnya terhadap perekonomian sangat kecil.
Shinta mencontohkan beberapa peluang bisnis yang tercipta dari pemilu 2024 ini di antaranya jual-beli merchandise, konsultan politik, jasa periklanan, dan transportasi.
“Sebenarnya meskipun ini (pemilu) dalam business opportunity ini peningkatannya itu sangat kecil, jasa konsultan politik 1,8 persen (dari PDB), merchandise atribut pemilu cuma 1,1 persen, akomodasi makanan dan minuman cuma 2,5 persen ini sangat kecil, transportasi enam persen, iklan dan lain lain cuma empat persen,” ungkap Shinta.
