JAKARTA – Produk impor dari Tiongkok telah menghantam produsen lokal dengan keras hingga mendorong pemerintah untuk mencari cara menenangkan produsen dalam negeri sambil menghindari membuat marah mitra dagang terbesar Indonesia.
Para pengusaha garmen — baik produsen pakaian jadi rumahan maupun pabrik — telah meminta bantuan karena mereka kehilangan pangsa pasar yang tergerus pakaian dan tekstil murah dari Tiongkok. Lonjakan produk yang dibeli secara daring telah menambah masalah.
Protes para buruh di Jakarta mendorong Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk mengumumkan pada Juli bahwa pemerintah akan mengenakan tarif impor hingga 200 persen pada beberapa produk dari Tiongkok, khususnya tekstil, pakaian, alas kaki, elektronik, keramik, dan kosmetik, untuk mencoba melindungi bisnis lokal dan mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Amerika Serikat dapat mengenakan tarif 200 persen pada keramik atau pakaian impor, jadi kami juga dapat melakukannya,” kata Zulkifli, untuk memastikan usaha dan industri mikro, kecil, dan menengah “bertahan dan berkembang.”
Namun, Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia, dengan perdagangan antara kedua negara yang melampaui $127 miliar pada 2023. Pengenaan tarif yang lebih tinggi dapat mendorong produsen Tiongkok untuk berinvestasi lebih banyak di pabrik-pabrik di Indonesia, tetapi juga dapat menjadi bumerang, yang memicu pembalasan dari Beijing. Akibatnya, pemerintah mengumumkan pada Juli bahwa mereka akan membentuk satuan tugas untuk memantau dan menangani masalah yang terkait dengan impor tertentu.
Ini adalah masalah yang mendesak, kata Hasan, mengingat membanjirnya produk impor yang telah menyebabkan penutupan pabrik-pabrik tekstil dan PHK massal. Dari Januari hingga Juli 2024, setidaknya 12 pabrik tekstil menghentikan operasinya, yang menyebabkan lebih dari 12.000 pekerja kehilangan pekerjaan, menurut Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara.
Di Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat yang terkenal dengan tekstil seperti batik, kain tenun tangan, dan sutra, impor produk Tiongkok telah membuat ribuan pekerja menganggur dan tidak memiliki penghasilan tetap, kata Neng Wati, manajer perusahaan manufaktur Asnur Konveksi.
“Sekarang mereka bekerja secara bergiliran. Jumlah pekerja tetap sama, tetapi pekerjaannya dibagi dan tidak semua mendapat bagian. Beberapa dari mereka sudah libur selama dua minggu, beberapa dari mereka belum mendapat pekerjaan selama sebulan,” kata Wati.
