Kondisi itu merupakan pukulan berat setelah hari-hari yang sepi akibat pandemi COVID-19, ketika banyak pekerja dialihkan ke niaga-el (e-commerce) untuk memenuhi kebutuhan hidup, kata Nandi Herdiaman, kepala organisasi pengusaha kecil dan menengah setempat. Hanya 60 persen dari 8.000 anggota asosiasi yang tetap bekerja setelah pandemi.
Sekarang, tantangan terbesar adalah impor murah dari Tiongkok. Dalam dua bulan terakhir, keluaran atau output dari industri rumahan telah turun hingga 70 persen, kata organisasi industri tersebut.
Peningkatan impor produk-produk Tiongkok sebagian dilihat sebagai akibat dari ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok, yang telah menyebabkan peningkatan tarif Amerika atas barang-barang Tiongkok.
Namun, hal itu juga mencerminkan meningkatnya perdagangan di Asia karena kawasan tersebut menerapkan berbagai pakta perdagangan bebas, serta melemahnya permintaan di pasar-pasar Barat untuk ekspor Tiongkok.
Kelompok-kelompok industri di Thailand juga telah menyatakan meningkatnya kekhawatiran tentang masuknya produk-produk murah dari Tiongkok, yang menurut mereka telah sangat merugikan penjualan oleh produsen-produsen dalam negeri yang tidak mampu bersaing.
Dalam langkah yang disebut sebagai tindakan mendesak, Pemerintah Thailand mengenakan pajak pertambahan nilai sebesar 7 persen atas semua produk impor.
Aturan sebelumnya hanya memungut pajak atas produk-produk impor yang harganya lebih dari 1.500 baht atau sekitar lebih dari Rp 680.000 dengan kurs saat ini.
Kebijakan tersebut hanya berlaku dari Juli hingga Desember tahun ini untuk memberi waktu kepada pemerintah mempelajari masalah tersebut sebelum solusi jangka panjang dapat diterapkan.
