Ia menekankan pemerintahan baru harus mencari cara bagaimana kemudian memastikan target akselerasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek ini bisa tercapai. Hal ini sangat penting mengingat dalam 10 tahun kepemimpinan Jokowi target pertumbuhan ekonomi yang dipatok relatif tinggi tidak tercapai.
“Jadi saya kira nantinya APBN 2025 juga akan difungsikan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi baik untuk mengejar target 5,2 persen atau bahkan dalam jangka menengah di atas angka itu,” katanya.
Yusuf menambahkan dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan juga merupakan salah satu pekerjaan rumah dari pemerintahan baru yang sangat penting. Menurutnya, perbaikan data harus dilakukan agar tepat sasaran.
“Apalagi data ini juga berkaitan dengan penggunaan yang ditujukan bagi program-program baru. Nantinya data dari bantuan sosial. Tentu juga akan berkorelasi dengan data yang digunakan untuk program-program baru ini. Harapannya program baru bisa meminimalisir error penerima dari mereka yang kemudian berhak dari bantuan atau program itu sendiri,” tambahnya.
Terkait penggangguran, Yusuf menyoroti proporsi tenaga kerja di sektor informal yang masih relatif besar.
“Hal ini yang saya kira tidak terlalu tersirat dalam pidato RAPBN yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, padahal upaya untuk menurunkan pekerja di sektor informal saya kira juga berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang,” pungkasnya. [voa]
Jaringan: VOA
