JAKARTA – Beberapa ekonom menilai target dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2025, yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato Nota Keuangan pada 16 Agustus moderat dan realistis.
Presiden Joko Widodo mematok angka pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar 5,2 persen. Target tersebut dinilai cukup realistis oleh beberapa kalangan mengingat ekonomi Tanah air pada kuartal-II melambat sebesar 5,05 persen.
Saat menyampaikan pidato Nota Keuangan, di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8), Jokowi mengatakan target ini dipilih mengingat kondisi ekonomi global yang masih relatif stagnan. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Tanah Air di tahun depan masih akan bertumpu pada permintaan domestik.
“Daya beli masyarakat akan dijaga ketat dengan pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan program bansos (bantuan sosial) dan subsidi,” ungkap Jokowi.
Pemerintah, kata Jokowi juga akan mengupayakan peningkatan produk-produk yang bernilai tambah tinggi, berorientasi ekspor yang tentunya didukung oleh insentif fiskal yang kompetitif dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.
Jaga Target Inflasi di Kisaran 2,5%
Target inflasi dalam RPABN 2025, lanjut Jokowi akan tetap dijaga dalam kisaran 2,5 persen. Selain itu, nilai tukar Rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp16.100 per dollar Amerika Serikat (AS) serta suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) bertenor 10 tahun berada pada kisaran 7,1 persen.
Harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil Price/ICP), katanya diperkirakan akan berada pada $82 per barel, serta lifting minyak diharapkan mencapai 600 ribu barel per hari, dan gas bumi mencapai 1,0005 juta barel setara minyak per hari.
Sementara, pendapatan negara pada 2025 dipatok sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik.
Agar target pendapatan negara tersebut tercapai, Jokowi mengatakan pemerintahan yang akan datang akan melanjutkan reformasi perpajakan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur.
“Belanja Negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun yang terdiri dari, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, serta Transfer ke Daerah,” katanya.
Defisit anggaran pada 2025, tambahnya direncanakan sebesar 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau Rp616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.
