“Jadi artinya kita harus lebih selektif. Kalaupun mau dijalankan, program ini harus yang tepat sasaran, yaitu menyasar pada masyarakat miskin, atau siswa miskin atau sekolah-sekolah yang berada di daerah yang banyak kantong kemiskinannya, tidak berlaku umum ke semuanya. Jadinya nanti tidak tepat sasaran, alhasil untuk pengentasan kemiskinan terlalu besar ongkosnya, karena tidak dipilah-pilah, sementara kemampuan APBN semakin menipis,” jelasnya.
Terkait multiplier effect program makan siang gratis yang diklaim oleh TKN Prabowo-Gibran bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena adanya UMKM yang dilibatkan, Faisal berpendapat hal tersebut bisa saja terjadi dengan catatan pelibatan UMKM untuk program ini dilaksanakan secara terbuka, dan tidak ditujukan ke kelompok UMKM tertentu, karena berdasarkan kejadian yang sudah ada, seringkali pelibatan masyarakat dalam program atau proyek pemerintah tidak transparan dan menyasar kelompok tertentu.
“Idenya secara konsep memang bisa melibatkan UMKM, OK. Yang kedua, mungkin makanannya. Tapi yang susu, jelas kan kita tidak swasembada susu. Jadi tetap harus mengimpor. Ini tidak ada multiplier effect-nya di dalam negeri, apalagi terhadap UMKM,” tuturnya.
“Untuk bisa berdampak signifikan berarti memang harus didesain bagaimana supaya suplai makan siang gratis itu, betul-betul menyasar pada UMKM dan terbuka. Artinya siapapun UMKM ini bisa dan boleh terlibat. Tidak ada barrier, tidak hanya disalurkan kepada kelompok UMKM tertentu yang dekat pada pengambil keputusan,” pungkasnya.
Dikutip dari laman berita Detik.com, wakil ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, mengatakan program makan siang dan susu gratis diperkirakan menelan biaya Rp450 triliun. Program tersebut, kata Budiman, akan dilangsungkan secara bertahap.
Ia memprediksi dalam tahun pertama Prabowo-Gibran memimpin, anggaran yang akan digelontorkan untuk program tersebut adalah sekitar Rp100 triliun-Rp120 triliun. “Program ini dalam skala penuh 100 persen akan memberikan manfaat pada sekitar 82,9 juta anak sekolah dan pesantren seluruh Indonesia,” ungkap Budiman.
Menurutnya anggaran untuk program tersebut akan bersumber dari APBN. Ia menekankan bahwa perkiraan jumlah anggaran ini masih bisa ditekan 40-50 persen, jika pemerintah nantinya memanfaatkan dana yang ada untuk menyiapkan sumber bahan pangan alih-alih membeli makanan jadi. “Sehingga alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program ini diperkirakan sekitar Rp 50‐60 triliun saja,” terangnya. [voa]
Jaringan: VOA
Editor: M Sarih
