Karimun, JurnalTerkini.id — Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Karimun, Nurhidayat, menyayangkan terjadinya pemadaman listrik secara menyeluruh (blackout) berjam-jam sehingga mengganggu aktivitas masyarakat di Pulau Karimun Besar pada Senin (20/7/2026).
Pemadaman total tersebut disebabkan oleh gangguan fatal pada mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Unit PLTD Bukit Carok, di saat PLN Unit Layanan Pelanggan Tanjung Balai Karimun sedang memberlakukan pemadaman bergiliran karena adanya pemeliharaan rutin terhadap beberapa mesin pembangkit.
Nurhidayat menilai insiden berulang ini menjadi bukti nyata lemahnya manajemen mitigasi risiko dari pihak PLN, terutama dalam melakukan pemeliharaan rutin (maintenance) terhadap unit pembangkit dan peralatan yang sudah berusia tua.
“Kami sangat menyayangkan peristiwa pemadaman total ini. Hal ini menunjukkan PLN tidak melakukan mitigasi risiko dengan baik, terutama terhadap peralatan pembangkit yang sudah tua,” ujar Nurhidayat di Tanjung Balai Karimun, Rabu (22/7/2026).
Ia mengkritik pola kerja manajemen PLN dalam merespons krisis kelistrikan di daerah tersebut yang terkesan lambat dan baru reaktif setelah masalah besar terjadi. Menurutnya, pendekatan tersebut ibarat pepatah “tiba masa tiba akal”.
“Kinerja PLN ini terkesan tiba masa tiba akal. Artinya, baru sibuk bergerak dan mencari solusi ketika barang sudah rusak atau terbakar. Padahal, urusan kelistrikan ini ada prosedur pemeliharaan dan persiapan suku cadang (sparepart) yang seharusnya sudah diantisipasi sejak awal,” tegasnya.
Lumpuhkan Ekonomi Daerah
Politisi tersebut menekankan bahwa gangguan kelistrikan di Karimun bukan hanya kali ini, melainkan masalah menahun yang kerap berulang.
Pemadaman listrik tidak hanya mengganggu kebutuhan dasar harian masyarakat, tetapi juga berdampak serius pada sektor perekonomian daerah.
“Krisis listrik ini berpotensi besar melumpuhkan perekonomian Karimun. Ketika pemadaman terjadi, jaringan internet terputus, aktivitas usaha terhenti, bahkan anak-anak sekolah ikut terdampak,” kata Nurhidayat.
Dia juga mengatakan masalah ini bukan terjadi kali ini, tetapi sudah berulang-ulang sehingga dia menilai DPRD dan bupati perlu mengambil sikap dalam menyelesaikan masalah kelistrikan ini.
“Bagaimana investasi dan pembangunan bisa jalan. Itu hanya ocehan kosong kalau masalah listrik tidak juga selesai, dari dulu itu-itu saja masalahnya,” kata Nurhidayat.
Melihat dampak luas yang ditimbulkan, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Karimun ini mendesak pimpinan DPRD Karimun untuk segera memanggil manajemen PLN dalam rapat dengar pendapat (RDP).
“Kami mendorong pimpinan DPRD untuk segera memanggil manajemen PLN duduk bersama. Pasokan listrik ini adalah kebutuhan mendesak bagi masyarakat Karimun,” ujarnya.
Tak hanya kepada PLN, ia juga meminta Bupati Karimun untuk mengambil sikap tegas dan tidak sekadar menerima permohonan maaf dari pihak penyedia jasa listrik tersebut.
“Permintaan maaf tentu kita terima, tetapi kejadian serupa di masa mendatang tidak boleh terus berulang tanpa ada evaluasi total dan solusi permanen,” pungkasnya.
Mesin Pembangkit Tambahan
Sementara itu, Manajer Unit Layanan Pelanggan PLN Tanjung Balai Karimun Ahmad Subhan Hadi sebelum terjadi blackout, menyatakan mesin pembangkit baru dengan kapasitas daya 6 Megawatt (MW) segera tiba di Karimun.
“Tambahan 6 MW ini diharapkan dapat membantu kekurangan daya saat beban puncak yang mencapai 36 MW,” kata Ahmad Subhan Hadi di ruang kerjanya pekan lalu.
Melalui grup whatsapp pada Rabu (22/7/2026), dia juga mengatakan bahwa PT PLN (Persero) ULP Tanjung Balai Karimun terus mengerahkan seluruh tim teknis di lapangan untuk mengupayakan pemulihan penuh pasokan listrik di wilayah Tanjung Balai Karimun yang terdampak gangguan infrastruktur jaringan.
Blackout pada Senin lalu, menurut dia, dipicu adanya kerusakan pada beberapa panel kubikel gardu pembagi di PLTD Bukit Carok yang berdampak pada terganggunya penyaluran arus dari beberapa mesin pembangkit serta beberapa jalur distribusi utama ke pelanggan.
