JAKARTA – Presiden Joko Widodo, Senin (26/2/2024) mengadakan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta. Salah satu agendanya adalah persiapan membahas program unggulan presiden dan wakil presiden yang terpilih dalam Pilpres 2024.
Presiden mengatakan bahwa pemerintah mulai membahas dan memasukkan program-program baru dari presiden dan wakil presiden terpilih dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
“Ini adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Tapi, ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU, maka RAPBN 2025 harus dipersiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih,” ungkap Jokowi.
Usai Sidang Kabinet Paripurna, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan salah satu yang dibahas adalah program makan siang gratis yang merupakan program unggulan dari paslon nomor urut 02 Prabowo-Gibran.
“Iya kan tahu, betul ya? Kami sebutkan secara khusus, semuanya kami sebut,” ungkap Suharso.
“Memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu, sudah diperhitungkan, dan Bappenas yang menyusun itu,” tambahnya.
Meski begitu, Suharso mengatakan detail Rencana Kerja Pemerintah (RKP) terkait program tersebut akan muncul setelah ada hasil resmi total pemungutan suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Tetapi ancer-ancernya sudah dilakukan, mengapa? Agar benar-benar keberlanjutan pembangunan setelah pelantikan presiden itu bisa menggunakan RAPBN yang telah mengakomodasi program ikonik dari presiden terpilih,” jelasnya.
Ekonom CORE Indonesia Muhammad Faisal mengatakan sebaiknya pembahasan dan penyesuaian APBN terhadap program unggulan Prabowo-Gibran tersebut dilaksanakan setelah sudah ada hasil resmi dan ditetapkan oleh KPU.
“Yang jelas penyesuaian APBN itu semestinya menunggu hasil official dari hasil pemilu. Setelah hasil perhitungan selesai, kalau tidak ada gejolak, gugatan, itu baru ada penyesuaian pada APBN. Tidak perlu buru-buru. Kenapa harus buru-buru? Jadi kalau memang tidak bisa di 2025, ya setelahnya. Jadi pas proses hukum selesai. Jadi legitimasinya sudah clear dulu,” ungkap Faisal.
Ia juga berpendapat, program tersebut kurang efektif untuk mengentaskan kemiskinan dan pencegahan stunting. Menurutnya, cara terampuh untuk mengentaskan kemiskinan, yang paling utama adalah pemberdayaan masyarakat, bukan dengan pembagian bantuan sosial.
Jika memang pemerintahan baru bersikeras ingin mewujudkan program makan siang dan susu gratis pada 2025, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Faisal menekankan bahwa program tersebut sebisa mungkin harus tepat sasaran yakni untuk masyarakat atau siswa yang kurang mampu secara ekonomi. Pasalnya, jika program makan siang dan susu gratis dibagikan kepada seluruh anak di Indonesia maka anggaran negara kemungkinan tidak sanggup untuk menanggungnya.
Baca juga jurnal berita politik berikut: Program Makan Siang Gratis Sedot Rp120 Triliun di Tahun Pertama
