KARIMUN, JurnalTerkini.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, mendesak PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Tanjung Balai Karimun untuk segera mengatasi defisit daya listrik serta memberikan kepastian terkait skema kompensasi atas pemadaman total (blackout) yang melanda Pulau Karimun Besar pekan lalu.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun, Ady Hermawan, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Karimun, Selasa (28/7/2026).
Baca juga: Buntut Pemadaman Total di Karimun, Nurhidayat: Kinerja PLN “Tiba Masa Tiba Akal”
Rapat tersebut digelar guna meminta pertanggungjawaban dan solusi konkret dari pihak-pihak terkait atas krisis kelistrikan yang mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian warga.
RDP tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Karimun Satria dan beberapa anggota DPRD Karimun antara lain Eri Januarddin, Efrizal, Wiyono, dan langsung dihadiri Manajer PLN ULP Tanjung Balai Karimun Ahmad Subhan Hadi, Kepala Bidang ESDM Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan ESDM Kabupaten Karimun Vandarones Purba, serta jajaran anggota DPRD Karimun.
“Inti dari pertemuan hari ini adalah bagaimana cara mengatasi pemadaman ini agar tidak terulang lagi, serta bagaimana kepastian kompensasi bagi masyarakat yang terdampak,” ujar Ady Hermawan usai memimpin RDP.
Ady menjelaskan, berdasarkan pemaparan dalam rapat, daya mampu sistem kelistrikan PLN di Pulau Karimun saat ini tercatat sebesar 33,5 Megawatt (MW). Sementara itu, beban puncak kebutuhan listrik masyarakat mencapai 35 MW, sehingga terjadi defisit daya sebesar 1,5 MW.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, PLN berjanji akan menambah daya pasokan listrik melalui skema backup dari mesin baru yang baru tiba dengan kapasitas mencapai 6 MW.
