Retrofit menjadi satu-satunya jalan yang harus dilakukan sekarang, tambahnya, meskipun disadari bahwa pesawat yang sedang menjalani retrofit, tidak bisa terbang dan belum ada penggantinya. Kondisi ini berpotensi meningkatkan gangguan terutama ketika ada pesawat asing melintas tanpa izin di wilayah udara Indonesia.
“Kita tidak bisa mengamankan, tidak bisa dihadang, dihalau keluar, atau diturunkan paksa jika armada jet tempur tidak mencukupi,” ujarnya.
Khairul menyarankan Kementerian Pertahanan menyudahi rencana pembelian 12 Mirage 2000-5 bekas tersebut dan membahas dengan lebih teliti perencanaan pertahanan ke depan, di tengah keterbatasan anggaran saat ini.
Keputusan untuk menunda pembelian Mirage tersebut muncul meski Presiden Joko Widodo telah menyetujui peningkatan belanja pertahanan sebesar 20 persen hingga akhir tahun ini, untuk melipatgandakan piranti keras militer menjadi $25 miliar. [voa]
Jaringan: VOA
Editor: Anton Marulam
