“Kemudian kedua, berkaitan dengan kinerja dari domestik. Ada tren konsumsi rumah tangga yang awalnya diharapkan akan pulih, dibandingkan 2022, ternyata sekarang kalau kita cermati dari sisi beberapa retail itu mengalami tekanan pelemahan. Mungkin salah satunya juga efek dari pemilu, jadi belanja masyarakat menengah atas ditunda,” kata Bhima.
Selain itu, beberapa hal yang mempengaruhi postur APBN yaitu belanja pemerintah yang siklusnya selalu digenjot pada akhir tahun seperti berbagai insentif pajak, perlindungan sosial dan belanja infrastruktur. Ia pun memperkirakan defisit pada tahun ini akan berkisar di 1,5-2 persen.
“Tapi kalau defisit sudah mulai naik, polanya mungkin 2024 target defisitnya bisa lebih tinggi, karena banyak sekali ketidakpastian dan arah dari belanja subsidi energi biasanya di tahun pemilu pasti akan dinaikkan signifikan untuk menjaga stabilitas saat pemilu,” jelasnya.
Lalu bagaimana dampaknya apabila defisit APBN semakin melebar? Menurutnya, pemerintah akan mencari pinjaman baru yang mana sebenarnya hal tersebut merupakan langkah yang tidak baik. Ketika beban utang terus bertambah, maka tidak bagus bagi ruang fiskal ke depannya.
“Itu yang konsekuensi yang paling dikhawatirkan dan nanti siapa yang bayar utang? Ini ekspektasi dari penerimaan pajak yang akan digenjot baik intensifikasi maupun ekstensifikasi juga akan meningkat. Itu yang dirasakan bagi masyarakat, pelaku usaha, kalau defisit melebar berarti pajaknya siap-siap naik,” katanya.
Untuk meminimalisir dampak tersebut, pemerintah, kata Bhima. harus memilah-milah belanja dengan seksama. Mana saja belanja pemerintah yang bisa berdampak langsung bagi masyarakat, itulah belanja yang harus didahulukan.
Bhima melihat ekonomi pada tahun ini masih bisa tumbuh di lima persen. Namun, untuk bisa mencapai lima persen di tahun depan yang menurutnya akan cukup sulit. [voa]
Jaringan: VOA
Editor: Anton Marulam
