JAKARTA – Presiden Joko Widodo perintahkan semua Kementerian/Lembaga serta instansi pemerintah lainnya untuk mencadangkan (back-up) semua data nasional.
Pernyataan tersebut dilontarkan Presiden sehubungan dengan serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN) beberapa waktu lalu.
“Yang paling penting adalah semua data yang kita miliki itu harus di-back up sehingga kalau ada apa-apa kita sudah siap,” ungkap Jokowi.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan hasil evaluasi pemerintah terhadap kejadian peretasan PDN yang mengakibatkan sejumlah layanan publik terganggu. Ia juga menekankan bahwa serangan siber tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia.
“Sudah kita evaluasi semuanya, yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-back up semua data nasional kita, sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget, dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja,” jelasnya.
Ketika ditanya mengenai desakan mundur terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Jokowi tidak menjawab secara gamblang. Ia hanya menjawab semuanya sudah dievaluasi.
Sementara itu, pakar IT Muhammad Salahuddin Manggalany mengungkapkan memang serangan siber bisa terjadi di mana saja. Namun, katanya, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan oleh pemerintah untuk mengabaikan serangan tersebut, apalagi hal ini bukan yang pertama kalinya terjadi pada instansi pemerintah dan lembaga lainnya di Tanah Air.
