Antisipasi Serangan Siber, Presiden Perintahkan Kementerian atau Lembaga ‘Back Up’ Data

Seorang penyerang dunia maya menyusup ke Pusat Data Nasional (PDN) milik pemerintah dan meminta uang tebusan sebesar $8 juta. (Foto: Ilustrasi/VOA)
Seorang penyerang dunia maya menyusup ke Pusat Data Nasional (PDN) milik pemerintah dan meminta uang tebusan sebesar $8 juta. (Foto: Ilustrasi/VOA)

Dalam hal ini, provider yang melayani PDN adalah Telkomsigma dan Lintasarta. Menurutnya, kedua provider ini merupakan pemain yang cukup andal di industri tersebut, dan sudah melayani pelanggan hingga ke tingkat global. Bahkan, pemerintah Indonesia hanyalah sebagian kecil dari portofolio yang mereka layani.

“Pertanyaannya layanan mereka yang untuk global tadi, itu baik-baik saja, banyak yang kita gunakan sehari-hari itu di-host di Telkomsigma. Tetapi tidak pernah mengalami gangguan atau serangan yang separah ini. Teknologi yang sama digunakan di PDN, jadi kalau yang lainnya nggak kenapa-kenapa di provider yang sama sementara di PDN bermasalah, tentu permasalahannya ada di PDN, bukan dari provider atau di si penyelenggara pelayanannya dalam hal ini Telkomsigma dan kawan-kawan,” jelasnya.

Bacaan Lainnya

Dengan adanya kelalaian tersebut, Salahuddin berharap, pemerintah ke depannya bisa menempatkan orang-orang yang memiliki digital mindset ketika ingin menjalankan transformasi digital di sektor pemerintahan. Dengan begitu, katanya, ia yakin berbagai serangan siber ini akan bisa dimitigasi dengan lebih baik lagi.

“Jadi seharusnya para pengambil keputusan itu ditempatkan orang-orang yang tepat, orang-orang yang memang memiliki mindset digital. Kalau untuk urusan pemerintahan yang lain yang masih konvensional orang-orangnya OK lah, tetapi kalau untuk yang layanan digital, mau nggak mau harus ditempatkan orang-orang yang memang paham,” pungkasnya. [voa]

Jaringan: VOA

Total Views: 846

Pos terkait