“Tetapi kalau kita lihat situasinya, suku bunga global masih relatif tinggi sehingga pada saat tensi geopolitiknya masih dominan dan suku bunga masih relatif tinggi, memang ada kecenderungan investor asing akan shifting ke safe haven asset terutama USD. Makanya kepemilikan investor asing di obligasi pemerintah itu dikategorikan sebagai utang,” ungkap Josua.
Sama halnya dengan sektor swasta. Menurutnya, penurunan ULN di sektor swasta mencerminkan belum adanya ekspansi atau investasi yang cenderung agresif dikarenakan masih tingginya suku bunga global, dan situasi perekonomian yang masih dilanda ketidakpastian.
Secara keseluruhan, ungkap Josua, rasio ULN yang menurun ini perlu diperhatikan ke depannya oleh pemerintah. Ia mengatakan, nantinya pemerintah harus mencari sumber pembiayaan lain untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi.
“Kalau misalkan kita bisa mendapatkan pembiayaan untuk menutupi APBN untuk belanja pemerintah bisa dipenuhi dengan pajak, artinya kita tidak perlu menerbitkan lagi global bond sehingga tidak tercatat, dan rasio ULN bisa turun lagi, dan itu sebenarnya bagus,” jelasnya.
Namun, ketika nantinya pemerintah dihadapkan dengan kondisi belanja yang cenderung agresif namun penerimaan pajak masih terbatas, berarti pemerintah harus tetap menerbitkan utang.
Menurutnya, jika kelak pemerintah ingin berhutang lagi, maka harus diperhatikan struktur utang tersebut.
Pemerintah, kata Josua, harus bisa mengelola utang tersebut dengan baik, karena jika tidak prudent maka akan berpengaruh terhadap pengelolaan APBN dan jalannya pembangunan di tanah air. [voa]
Jaringan: VOA
