Dahnil Bantah Prabowo Terima Suap dari Anggota Parlemen Eropa
Sementara itu terkait beredarnya video soal Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang dikabarkan menerima uang suap dari politisi Yunani yang juga mantan anggota Parlemen Eropa, Eva Kaili, terkait pembelanjaan alat utama sistem senjata (alutsista), juru bicara Kementerian Pertahanan Dahnil Simanjuntak juga membantah hal itu.
“Kontrak Mirage ditandatangani pada 31 Januari 2023, sementara Eva Kaili yang terlibat skandal di Uni Eropa dipenjarakan pertengahan tahun 2022. Jadi bagaimana mungkin kemudian ada komunikasi, apalagi keterkaitan. Jadi ini adalah upaya cucokologi… karena ada skandal di sana, kemudian dikaitkan dengan Qatar, kemudian dikaitkan lagi dengan Indonesia. Jadi ini upaya fitnah dah hoaks,” ujar Dahnil.
Pengamat: Tudingan terhadap Prabowo Lebih Terkait Politik
Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISEES) Khairul Fahmi kepada VOA, Senin (12/2/2024) mengatakan mengingat pembelian 12 pesawat tempur bekas Mirage 2000-5 itu belum terealisasi, maka tidak dapat dikatakan telah terjadi aksi suap. Ia juga menilai dokumen yang digunakan oleh laporan yang dirilis msn.com yang kini bahkan sudah tidak dapat diakses, mengindikasikan bahwa informasi itu tidak valid.
Secara terbuka Fahmi mengatakan tudingan tersebut lebih terkait politik. “Saya melihatnya begitu karena ada jeda yang begitu lama dari rencana pembelian kemudian rencana itu dikatakan tidak bisa dilanjutkan, kemudian jadi gorengan di debat pilpres kemarin. Lalu saat masa tenang muncul berita seperti itu, yang kemudian berita awalnya aja hilang sudah tidak bisa diakses lagi. Ini yang menurut saya juga aneh. Kita semua mengutip pemberitaan yang kemudian pemberitaannya hilang tidak ada lagi,” ujarnya.
Namun Adnan Topan Husodo, Ketua Laboratorium Anti Korupsi, LSM yang memusatkan perhatian pada pemberantasan korupsi dan peningkatan integritas, mendesak Kementerian Pertahanan untuk menunjukkan dokumen pembatalan kontrak pembelian pesawat tempur bekas itu. Terlebih karena sebelumnya pihak Kementerian Pertahanan senantiasa mengatakan kontrak pembelian itu ditunda, bukan dibatalkan.
