Dugaan Politisasi Hukum
Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago menilai dua menteri dari Partai Nasdem yang terjerat kasus korupsi dalam pemerintahan Presiden Jokowi menunjukkan adanya politisasi hukum.
Ia memaparkan tidak sedikit mantan menteri dari berbagai era pemerintahan yang akhirnya tersangkut kasus korupsi. Namun, menteri yang cenderung berbeda haluan dengan elite kekuasaan yang seringkali menjadi sasaran terlebih dahulu.
“Bisa kita bayangkan, andaikan kalau Nasdem tidak mendukung Anies, apakah betul Syahrul akan ditersangkakan? Apakah betul Johhny G Plate akan ditersangkakan? Saya pikir enggak. Mungkin menunggu agak lama, tapi karena ini berseberangan dengan cita rasa, intensitas arah kekuasaan ya agak lebih dipercepat. Itu mungkin yang kita bisa katakan, mazhabnya adalah bahwa ini politisasi hukum. Tapi KPK selalu punya drama juga, punya lagu lama, yang dibilang bahwa ini murni penegakan hukum,” ungkap Pangi.
“Saya pikir tinggal menunggu waktu, kecuali menteri-menteri yang bersih, integritas tinggi, tidak neko-neko. Rata-rata menteri di era Jokowi terlalu banyak, tetapi saya pikir tidak fair juga, banyak menteri yang arahnya tidak sesuai dengan selera kekuasaan, itu yang dihajar atau disikat duluan,” tambahnya.
Apakah kasus hukum ini mempengaruhi elektabilitas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang diusung oleh Partai Nasdem di pilpres 2024 mendatang? Pangi menilai, hal ini bisa saja terpengaruh. Namun, ia melihat justru agenda pemberantasan korupsi tidak terlalu penting bagi masyarakat dalam memilih pemimpin saat ini.
“Tapi di Indonesia itu, justru agenda pemberantasan korupsi tidak menjadi penting. Tersangka atau tidak tersangka, tetapi saya tidak tahu fenomena itu akan bergeser atau tidak. Apakah memang betul bahwa pemilih kita, masyarakat kita ada kerinduan terhadap pemimpin yang bersih, yang berintegritas, yang jujur? Kalau misalnya ada keinginan masyarakat punya pemimpin yang berintegritas, jujur dan bersih tentu itu akan mempengaruhi elektabilitas,” pungkasnya. [voa]
Jaringan: VOA
