Presiden Tunjuk Kepala Badan Pangan Nasional Jadi Plt Menteri Pertanian

Presiden Jokowi menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasteyo menjadi Plt Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang mundur karena tersangkut dugaan kasus korupsi. (Foto: Courtesy/Biro Setpres)
Presiden Jokowi menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasteyo menjadi Plt Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang mundur karena tersangkut dugaan kasus korupsi. (Foto: Courtesy/Biro Setpres)

JAKARTA (VOA) – Syahrul Yasin Limpo mengajukan surat pengunduran diri sebagai menteri pertanian kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis (5/10/2023) dan Presiden sudah menyetujui pengunduran diri itu.

Presiden juga sudah menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo sebagai pelaksana tugas (plt) menteri pertanian.

Bacaan Lainnya

“Tadi malam sudah diberikan kepada saya dari Mensesneg tentang surat pengunduran diri dari Pak Menteri Pertanian dan sudah saya terima, dan tadi pagi sudah ditindaklanjuti, sudah saya tanda tangani juga. Penggantinya masih plt. Plt-nya Pak Arief Prasetyo Kepala Badan Pangan Nasional,” ungkap Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (6/10/2023).

Adapun alasan Jokowi memilih kepala Bapanas menjadi plt menteri pertanian adalah untuk memudahkan kementerian dan lembaga terkait menjalankan fungsi tugas pokoknya yang saling berkaitan satu sama lain.

“Supaya lebih koordinatif, lebih memudahkan, karena biasanya kita Bulog, Badan Pangan, Kementan, menteri perdagangan harus selalu satu. Jadi untuk konsolidasi biar lebih memudahkan,” tambahnya.

Ketika ditanya apakah Jokowi akan menunjuk pengganti Syahrul dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Jokowi tidak menjawabnya secara gamblang. Ia hanya menegaskan bahwa posisi menteri pertanian akan ditentukan secepatnya.

“(Definitifnya?) Secepatnya. (Apakah dari Nasdem?) Secepatnya,” jawabnya singkat.

Sementara itu ditemui di Nasdem Tower, Kamis (5/10/2023) malam, Ketua umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan setelah menerima laporan dari Syahrul. Ia menginstruksikan agar fungsionaris partai Nasdem itu segera mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi. Hal ini, menurutnya, harus dilakukan agar Syahrul bisa berkonsentrasi penuh terhadap penyidikan yang sedang dijalaninya.

Hal tersebut, lanjutnya, juga sebagai komitmen dari Partai Nasdem untuk senantiasa memberikan konsistensi dan penghormatan terhadap upaya penegakkan hukum yang ada.

“Agar apa? Sekali lagi memberikan penghormatan terhadap upaya penyidikan yang sedang berlangsung terhadap dirinya, agar dia penuh konsentrasi. Dan kita tentu, saya ingin mengajak semuanya untuk tetap memberikan ruang penghormatan kita kepada asas praduga tak bersalah. Salah, jalani, hadapi, laksanakan itu prinsip yang tegas bagi kita. Hal ini lah yang paling penting, Nasdem tetap pada komitmennya, ada permasalahan, jangan lari dari permasalahan, hadapi permasalahan,” ungkap Surya Paloh.

“Kita ingin agar bisa memberikan semangat dan nilai kepeloporan selalu terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi. Agar negeri kita bisa lebih baik, agar harapan dan cita-cita bisa terwujud,” tambahnya.

Ketika ditanya mengenai anggapan adanya upaya politisasi hukum terhadap kader-kadernya, ia berharap itu tidak terjadi.

“Kita berupaya agar hal seperti itu jangan sampai terjadi. Itu semangat kita, kalaupun itu sudah kita upayakan tapi tetap terjadi, itu di luar daripada kemampuan kita. Kita menjaga dari pihak Nasdem, tidak ada lah upaya politisasi hukum, tapi kita bukan penegak hukum, kita insititusi partai politik. Apakah ada yang menjamin, menggaransi sepenuhnya aparat penegak hukum bebas sama sekali? Tidak ada politisasi terhadap masalah penegakan hukum? Itu catatan pinggir, rekam jejak dan sebagainya. Saya pikir kawan-kawan pers lebih memahami itu,” jelasnya.

Dengan tersangkutnya Syahrul Yasin Limpo dalam dugaan kasus korupsi, sudah ada dua menteri dari Partai Nasdem yang terjerat kasus korupsi. Sebelumnya, Johhny G Plate yang menjabat menkominfo diselidiki dalam kasus korupsi.

Surya mengaku, ia tidak memungkiri bahwa keterjeratan kedua tokoh Nasdem itu akan mempengaruhi elektabilitas dari partainya yang saat ini tengah mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024. Namun, ia yakin upaya Partai Nasdem untuk membawa gerakan perubahan demi Indonesia yang lebih baik akan tetap diperhatikan oleh masyarakat.

“Pasti ada. Tetapi sejauh mana pengaruh ini, ketika masyarakat yang juga masih mempunyai harapan dan keinginan. Upaya-upaya membawa misi baru gerakan perubahan ini harus berjalan sebagaimana yang diharapkan. Saya yakin salah-salah bukan memberikan efek negatif, In syaa Allah barang kali akan mendapatkan sesuatu, empati barang kali, kalau memang dilihat pendekatannya ini secara terus terang, terbuka, di mana salahnya dan sebagainya. Tetapi sampai saat ini harus saya katakan, kita berikan kesempatan dan penghormatan kita kepada aparat penegak hukum yang akan berproses nantinya pada pengadilan, hingga menjadi suatu keputusan hukum tetap, apakah itu bebas atau mendapatkan hukuman, semuanya kita hargai,” pungkasnya.

Total Views: 329

Pos terkait