Meminimalisir Dampak PHK Massal
Kisruh antara karyawan dan manajemen PT KG ini sudah pasti memberikan dampak bagi daerah, seperti meningkatnya angka pengangguran.
Pemerintah daerah mesti cepat meminimalisir dampak dari PHK massal karyawan PT Karimun Granite, terutama menekan angka pengangguran. Jika dalam satu rumah karyawan yang di-PHK ada dua orang saja, maka sudah ada 400 orang yang terancam penghidupannya.
Pemerintah daerah harus bertindak cepat membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru bagi mereka yang di-PHK. Sebab, peningkatan angka pengangguran akan memunculkan kemiskinan-kemiskinan baru.
Program pengembangan sektor UMKM juga bisa menjadi alternatif dengan memberikan kemudahan permodalan sehingga akan muncul wirausahawan-wirausahawan baru yang justru akan membuka lapangan pekerjaan.
Pemerintah daerah juga sepantasnya tetap mendorong PT Karimun Granite agar tetap beroperasi karena ini berkaitan dengan pendapatan daerah. Karena, sektor tambang granit masih menjadi andalan bagi pendapatan daerah.
Semoga, dampak dari kejutan yang diberikan PT KG ini bisa diminimalisir. Sebab, perekonomian dan iklim berusaha di Kabupaten Karimun baru saja bangkit setelah dihantam pandemi COVID-19.
Pendapatan asli daerah cenderung menurun membuat sejumlah rencana pembangunan pemerintah daerah banyak yang dicoret alias ditunda, pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP) juga sering terlambat. Sementara, dalam APBD Perubahan 2023 yang baru disahkan 22 September, juga terungkap adanya defisit anggaran mencapai Rp70 miliar.
Bahkan, ekspektasi pendapatan daerah dalam APBD 2024 yang disahkan 13 September lalu juga rendah, yakni target pendapatan daerah hanya sebesar Rp1.391.962.453.254, menurun dibandingkan target pendapatan dalam APBD Perubahan 2023 yang mencapai Rp1.508.806.069.779. (msa)
