Beberapa program yang belum terealisasi, adalah rehab rumah tidak layak huni yang terkendala keterlambatan proses verifikasi oleh pemerintah provinsi.
Karimun (Jurnal) – Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau mengevaluasi program pengentasan kemiskinan yang tahun 2013 memiliki pagu anggaran sebesar Rp37,9 miliar.
Rapat evaluasi Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Daerah digelar di ruang rapat Kantor Bupati Karimun, Senin dipimpin Sekda TS Arif Fadillah dengan pemapar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Kepala Bappeda Karimun Djunaidy dalam rapat tersebut mengatakan, anggaran pengentasan kemiskinan melalui berbagai kegiatan di sejumlah SKPD, hingga triwulan ketika terealisasi sekitar Rp6,84 miliar, atau 18,04 persen dari pagu anggaran Rp37,9 miliar.
Beberapa program pengentasan kemiskinan yang belum terealisasi, menurut Djunaidy adalah rehab rumah tidak layak huni yang pelaksanaannya terkendala keterlambatan proses verifikasi oleh pemerintah provinsi yang menugaskan tenaga pendamping pendamping PNPM.
“Belum terealisasinya rehab rumah tidak layak huni (RLTH), maka turut berpengaruh pada program penyediaan listrik RLTH,” katanya.
Selain itu, program beasiswa miskin baru terlaksana 50 persen karena verifikasi siswa miskin bentuk seluruhnya selesai.
Dalam rapat dihadiri sejumlah SKPD itu terungkap bahwa dana rehab RLTH melalui Dinas Sosial senilai Rp15 miliar. Penyediaan listrik RTLH di Dinas Pertambangan dan Energi Rp7,37 miliar dan beasiswa untuk pelajar miskin di Dinas Pendidikan Rp1,296 miliar.
Sekretaris Daerah TS Arif Fadillah meminta masing-masing SKPD bersikap cermat menggunakan anggaran sehingga terealisasi sesuai target.
Data yang dibeberkan Bappeda terungkap anggaran pengentasan kemiskinan 2013 sebesar Rp37.928.262.753, berasal dari APBD kabupaten sebesar Rp12,938 miliar dan APBD provinsi Rp25,99 miliar.
Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai kegiatan, di antaranya, untuk program pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin sebesar Rp6,051 miliar dan sudah terealisasi 63 persen atau Rp3.158 miliar.
Program tersebut meliputi program makanan tambahan balita dan ibu hamil, jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), perawatan gizi buruk/kurang, pembangunan/rehab posyandu, puskesmas pembantu dan puskesdes, dan beasiswa untuk pelajar SMA.
Kemudian, program rumah layak huni sebesar Rp25,37 miliar dengan realisasi Rp628 juta atau 6,98 persen, meliputi Program RRTLH untuk 750 unit rumah, penyediaan sarana lingkungan dan sumber air bersih dan penyediaan listrik rumah tidak layak huni.
Terakhir, program pembinaan unit usaha penduduk miskin sebesar 6,5 miliar dan terealisasi sekitar Rp3 miliar atau 36,60 persen, meliputi kegiatan menumbuhembangkan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Kredit Usaha Kecil Menengah (KUKM) dan simpan pinjam, kegiatan menumbuhkembangkan usaha tani dan nelayan. (rus/ant)
