Karimun (Jurnal) – Fraksi Partai Bintang Reformasi DPRD Karimun, Provinsi Kepulauan Riau menilai pertambangan timah di laut dan bauksit di pulau-pulau kecil menghambat pengembangan sektor perikanan dan kelautan sebagai satu dari delapan prioritas pembangunan tahun 2013.
“Maraknya kapal isap timah dan tambang bauksit bertolak belakang dengan delapan prioritas pembangunan, khususnya poin ketujuh, yaitu optimalisasi potensi sektor pertanian, perikanan dan kelautan sebagai basis ekonomi kerakyatan,” kata Ketua Fraksi PBR, Syahril dalam rapat paripurna penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD 2013 di Gedung DPRD Karimun, Senin (30/9).
Menurut Syahril, maraknya penambangan timah berdampak pada nelayan sebagai objek pengembangan sektor perikanan dan kelautan.
Nelayan menjadi terganggu karena banyak penambangan timah di laut diduga memasuk zona tangkap ikan nelayan tradisional. Air laut menjadi keruh akibat penambangan tersebut sehingga penghasilan nelayan dalam mendapat ikan berkurang.
“Ini patut menjadi perhatian dari pemerintah daerah agar delapan prioritas pembangunan, khususnya bidang kelautan dan perikanan bisa tercapai. Program yang dilaksanakan harus selaras dengan delapan prioritas itu,” ucapnya.
Penambangan timah di laut merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Karimun terbesar.
Informasi dihimpun sedikitnya terdapat 60 kapal isap timah beroperasi di perairan Karimun, baik milik PT Timah Tbk maupun perusahaan tambang swasta.
Beberapa waktu lalu, kalangan nelayan memprotes maraknya kapal isap timah yang mengganggu zona tangkap ikan nelayan tradisional. (rdi)
