Pamekasan, Jurnal Terkini – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menjadikan hasil evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai pijakan untuk memperbaiki arah pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Kamis, (16/07/ 2026).
Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, mengatakan pembahasan LKPj bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menghasilkan sejumlah catatan penting. Salah satunya berkaitan dengan pelaksanaan program yang dinilai belum sepenuhnya selaras dengan target pembangunan yang telah dirancang dalam visi dan misi kepala daerah.
Menurutnya, tahun anggaran 2026 harus dimanfaatkan sebagai masa percepatan pelaksanaan program prioritas agar capaian pembangunan pada akhir masa evaluasi dapat memenuhi harapan masyarakat. Ia menilai masih terdapat sejumlah sektor yang memerlukan perhatian lebih agar manfaat program pemerintah benar-benar dirasakan warga.
Ali juga menyoroti capaian kinerja pemerintah daerah yang dinilai belum optimal. Berbagai program yang telah dijalankan, kata dia, masih membutuhkan peningkatan efektivitas sehingga mampu memberikan dampak yang lebih nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, DPRD mengingatkan bahwa pemerintah daerah akan menghadapi tantangan fiskal yang lebih berat. Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat diperkirakan akan membatasi ruang gerak daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.
Selain adanya penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat, penurunan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) juga disebut menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Kondisi tersebut dinilai akan berpengaruh terhadap kemampuan pembiayaan sejumlah program strategis.
Atas dasar itu, DPRD meminta pemerintah daerah mulai melakukan penyesuaian sejak penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Seluruh rencana program diharapkan disusun berdasarkan kemampuan keuangan daerah sehingga target pembangunan dapat direalisasikan secara efektif dan berkelanjutan.
“Dalam menyusun program ke depan, pemerintah daerah harus benar-benar mempertimbangkan kapasitas fiskal yang dimiliki. Program yang dirancang harus realistis, terukur, dan mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegas Ali Masykur.
