Pamekasan, Jurnal Terkini – Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pamekasan tidak lagi hanya berkutat pada kualitas menu makanan yang diterima siswa. Perhatian publik kini mengarah pada dugaan adanya tekanan terhadap seorang guru setelah persoalan menu MBG di MI Miftahul Ulum Panagguan, Kecamatan Proppo, menjadi perbincangan luas.
Dugaan tersebut mencuat setelah beredar informasi bahwa seorang guru yang ikut menerima manfaat program MBG diminta memberikan klarifikasi melalui video menyusul kritik terhadap menu makanan yang disajikan kepada siswa.
Informasi itu memunculkan pertanyaan baru mengenai ruang kritik dan mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan program pemerintah tersebut.
Aktivis Lingkar Melati Bersatu (LMB), Zainal Erdogan, menilai setiap masukan terhadap pelaksanaan MBG semestinya dipandang sebagai bagian dari kontrol sosial untuk memperbaiki kualitas layanan, bukan justru dianggap sebagai ancaman bagi penyelenggara program.
“Program yang menggunakan anggaran negara harus terbuka terhadap kritik. Jika benar ada tekanan terhadap guru karena menyampaikan kondisi di lapangan, tentu hal itu menjadi persoalan serius yang perlu mendapat perhatian,” kata Zainal, Sabtu (20/6/2026).
Selain menyoroti dugaan intimidasi, Zainal juga meminta adanya audit menyeluruh terhadap dapur penyedia MBG yang menjadi sorotan publik. Menurutnya, evaluasi tidak cukup dilakukan pada aspek menu makanan, tetapi juga harus mencakup standar sanitasi, pengelolaan limbah, hingga kelengkapan sarana pendukung.
Ia menyebut dapur MBG di Desa Pangurayan yang melayani hampir 3.000 penerima manfaat telah memiliki izin operasional dan fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Namun, sejumlah aspek teknis pengelolaan limbah dinilai masih perlu diverifikasi oleh instansi terkait agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Keberadaan IPAL harus dipastikan berfungsi sesuai standar. Termasuk sistem pengolahan limbah dan hasil uji kualitas air limbah yang menjadi bagian penting dalam pengawasan lingkungan,” ujarnya.
Menurut Zainal, transparansi menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG. Karena itu, ia meminta setiap laporan atau temuan di lapangan ditindaklanjuti secara profesional tanpa keberpihakan.
Desakan tersebut ditujukan kepada Satgas MBG maupun Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Pamekasan agar segera melakukan pemeriksaan lapangan dan menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada publik.
Menanggapi informasi yang berkembang, Ketua Satgas MBG Kabupaten Pamekasan, Sukriyanto, menyatakan pihaknya akan melakukan penelusuran terhadap laporan yang diterima.
“Terima kasih informasinya. Kami akan menindaklanjuti dan melakukan pengecekan terhadap informasi yang disampaikan,” ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, pihak Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Pamekasan belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan.
Munculnya dugaan tekanan terhadap guru di tengah kritik kualitas layanan MBG menambah daftar evaluasi yang harus dilakukan dalam pelaksanaan program tersebut.
Sejumlah pihak berharap pengawasan dilakukan secara terbuka agar tujuan utama program, yakni pemenuhan gizi peserta didik, dapat berjalan optimal dengan tetap menjamin kebebasan masyarakat menyampaikan masukan.
