PADANG, Jurnalterkini.id — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa penyelesaian berbagai masalah di daerah tidak cukup hanya dengan langkah sesaat atau penertiban di lapangan.
Ia menekankan setiap persoalan harus ditangani secara menyeluruh hingga menemukan akar penyebabnya, melalui pendekatan yang terpadu dan kerja sama antarberbagai pihak.
Pernyataan itu disampaikan saat berdialog dengan para aktivis di Sreca Coffee Eatery, Padang, Jumat (12/6/2026). Pertemuan ini menjadi wadah diskusi terbuka untuk membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pengawasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, pertambangan emas tanpa izin (PETI), kualitas pendidikan, hingga penguatan ketahanan sosial berbasis masyarakat dan nagari.
Menanggapi persoalan PETI, Gubernur Mahyeldi menjelaskan bahwa penanganan tidak bisa hanya berhenti di lokasi penambangan semata. Ia mencontohkan, salah satu faktor pendukung aktivitas tambang ilegal adalah pengawasan terhadap distribusi BBM.
“Kalau ingin selesai, jangan hanya lihat di muaranya, tapi masuk ke sumbernya. Salah satu titik kuncinya ada pada pengawasan BBM dan penyalurannya,” ujarnya.
Ia juga membedakan antara pendulangan tradisional dengan pertambangan skala besar yang menggunakan alat berat, yang dampaknya terhadap lingkungan jauh lebih parah.
Oleh karena itu, kebijakan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian alam.
Di bidang pendidikan, Gubernur menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan mutu layanan secara bertahap. Namun, ia mengingatkan bahwa hal ini tidak dapat bergantung sepenuhnya pada anggaran negara.
Pemerintah tengah menyiapkan aturan untuk memperkuat peran komite sekolah agar partisipasi masyarakat berjalan lebih transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, dikembangkan pula sekolah berasrama dan sistem pembelajaran jarak jauh agar tidak ada anak yang terputus akses pendidikannya karena kendala lokasi.
Dialog juga membahas ketahanan sosial. Menurut Gubernur, penanganan masalah sosial akan lebih efektif jika melibatkan peran aktif keluarga, lembaga pendidikan, hingga pemerintahan nagari, namun tetap dalam koridor hukum yang berlaku.
“Kita ingin persoalan diselesaikan sedekat mungkin dengan masyarakat agar penanganannya lebih cepat dan tepat sasaran,” tambahnya.
Di akhir pertemuan, Mahyeldi menegaskan bahwa pembangunan Sumatera Barat harus tetap berjalan beriringan dengan menjaga kerukunan dan membuka ruang kerja sama seluas-luasnya.
“Kita ingin membangun daerah yang maju, namun tetap bersatu, saling menghormati, dan berkolaborasi bersama,” tutupnya. (Dion).
