JAKARTA, JurnalTerkini.id — Mahalnya biaya politik dalam sistem Pilkada langsung dinilai telah memicu penguatan politik transaksional yang mengancam kualitas demokrasi daerah. Hal tersebut ditegaskan oleh Guru Besar Ilmu Pemerintahan STIK, Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si, dalam Simposium Nasional Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Mantan Komisioner Kompolnas ini menyebut bahwa Pilkada saat ini cenderung menjadi “arena kompetisi modal”.
Menurutnya, kandidat dengan kekuatan finansial besar lebih diuntungkan ketimbang mereka yang mengandalkan kapasitas dan integritas.
“Kondisi ini berisiko melahirkan kebijakan yang tidak berpihak pada publik, melainkan sekadar upaya pengembalian modal politik,” ujar Prof. Albertus di Press Club Indonesia.
Terkait wacana pengembalian Pilkada ke DPRD, ia menilai opsi tersebut bisa menekan biaya politik asalkan dibarengi pengawasan ketat.
“Risiko politik uang memang tidak hilang, tapi ruang transaksinya lebih sempit dan bisa diawasi secara institusional,” tambahnya. (*)
