Semarang, jurnalterkini id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan tidak akan ada kenaikan tunjangan perumahan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di seluruh wilayah provinsi tersebut. Saat ini, pemerintah daerah masih melakukan proses appraisal atau penaksiran nilai atas tunjangan tersebut.
“Tidak ada kenaikan. Ini masih dirapatkan, masih dilakukan appraisal. Saya jamin, untuk DPRD, tidak ada kenaikan terkait tunjangan perumahan,” ujar Luthfi di sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Semarang, Rabu, 17 September 2025.
Luthfi menjelaskan bahwa sebelumnya, pada Kamis, 11 September 2025, telah digelar rapat bersama antara seluruh bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa penyesuaian tunjangan akan dilakukan berdasarkan hasil appraisal dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah masing-masing.
“Besaran tunjangan akan disesuaikan dengan kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing. Kami beri waktu satu minggu kepada para bupati dan wali kota untuk menggelar rapat dengan DPRD di wilayahnya,” kata Luthfi. Ia juga menekankan bahwa pembahasan ini termasuk evaluasi terhadap tunjangan kunjungan ke luar negeri yang berpotensi dihapus.
Gubernur juga mengingatkan bahwa keputusan akhir harus mencerminkan asas kewajaran dan proporsionalitas. “Intinya adalah keadilan fiskal antar daerah, tidak boleh ada yang memaksakan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menyatakan bahwa masing-masing daerah akan menjalani proses appraisal secara mandiri untuk menentukan nilai tunjangan yang realistis, termasuk tunjangan perumahan.
“Nanti setelah satu minggu, akan kita lihat hasil appraisal dari masing-masing daerah. Karena situasi dan kondisi setiap wilayah berbeda, termasuk untuk DPRD provinsi. Kita akan pilih yang paling masuk akal dan bisa diterima publik,” ujar Sumanto.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya transparansi dan penertiban anggaran daerah yang selama ini kerap mendapat sorotan, terutama terkait belanja pegawai dan fasilitas bagi pejabat legislatif.(PH)
