SEMARANG, jurnalterkini.id – Sektor pertanian di Jawa Tengah dinilai perlu terus diperkuat guna mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah, menegaskan bahwa hingga kini sektor agrikultur masih belum tertata secara optimal, meski era reformasi telah berjalan lebih dari dua dekade.
“Di Jawa Tengah, sektor ini harus dibangkitkan kembali. Pertanyaannya, secara konkret, Jawa Tengah mau ke mana arahnya?” ujar Sarif saat menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif RPJMD Jateng 2025–2029”, yang digelar di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Jateng, Kota Semarang, Rabu (23/4).
FGD ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, anggota DPD RI Abdul Kholik, Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip Nur Hidayat Sardini, serta Ketua Ikatan Alumni PMII Jawa Tengah, Musahadi.
Sarif menyoroti pentingnya implementasi Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam regulasi tersebut, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kawasan usaha tani lintas kabupaten/kota berdasarkan potensi sumber daya yang dimiliki, baik alam, manusia, maupun buatan.
“Pemerintah juga wajib memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada petani yang menjalankan usaha tani dalam program pemerintah daerah,” jelas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Menurutnya, pembangunan pertanian tidak bisa dilepaskan dari upaya peningkatan produktivitas. Ia pun berharap kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin ke depan akan memberikan perhatian khusus terhadap sektor pertanian.
“Jangan dilupakan, sebutir nasi yang kita makan, dan sambal yang kita nikmati, merupakan hasil jerih payah petani. Ada doa dan tirakat mereka di baliknya,” ungkap Sarif.
Ia menegaskan, peningkatan infrastruktur dan struktur pendukung pertanian harus menjadi prioritas untuk mendorong produktivitas dan kesejahteraan petani. DPRD Jawa Tengah, kata dia, siap mengawal upaya tersebut.
“Saya yakin Pak Luthfi dan Gus Yasin akan konsisten dalam mendukung ketahanan pangan daerah,” ujarnya.
Sarif menambahkan, sesuai amanat UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila, pembangunan pertanian harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Karena itu, petani sebagai pelaku utama pembangunan perlu mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan secara berkelanjutan.
Menutup pernyataannya, Sarif mengapresiasi pelaksanaan FGD oleh DPD RI yang menurutnya bisa menjadi ruang awal untuk menyusun gagasan strategis pembangunan di luar forum Musrenbang.
“Ini bisa menjadi sumber masukan yang akseleratif, inovatif, bahkan tidak terpikirkan sebelumnya—out of the book—tapi tetap dalam semangat membangun daerah,” pungkasnya.(PH)
