JAKARTA – Jumlah anggota masyarakat kelas menengah di Indonesia dilaporkan menurun. Sejumlah pengamat ekonomi khawatir, situasi ini bisa melemahkan pertumbuhan ekonomi.
Ekonom CORE Indonesia Muhammad Faisal mengungkapkan menurunnya jumlah anggota masyarakat kelas menengah bisa berdampak pada pelemahan perekonomian tanah air, mengingat jumlah mereka mencapai 60 persen dari total populasi Indonesia.
Apabila kelas mayoritas ini turun, kata Faisal, tingkat konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu penopang utama perekonomian nasional akan terpengaruh. Berdasarkan data yang ada, jelasnya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga rata-rata sudah menyentuh level 4,9 persen, atau lebih rendah darai masa pra pandemi COVID-19, yang angkanya sekitar lima persen.
“Kalau itu terjadi maka, pertumbuhan ekonomi tidak bisa naik karena 56 persen ekonomi kita berasal dari konsumsi rumah tangga. Sehingga kalau pemerintah mencanangkan misalnya tahun depan mau pertumbuhan ekonomi 5,2-5,6 persen, itu susah. Apalagi Pak Prabowo rencananya menargetkan sampai 8 persen, itu lebih susah lagi,” ungkap Faisal ketika berbincang dengan VOA.
Faisal menjelaskan, menurunnya jumlah kalangan masyarakat kelas menengah ini disebabkan dampak dari pandemi COVID-19 yang belum pulih sepenuhnya. Program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari pemerintah yang berakhir di 2022 masih menyisakan banyak persoalan.
Hal ini, menurutnya, terlihat dari banyaknya masyarakat yang banting setir dengan bekerja ke sektor informal yang belum tentu bisa mengkompensasi pendapatan mereka ketika bekerja di sektor formal. Dari sisi jumlahnya pun, kata Faisal, orang yang bekerja penuh waktu atau full time lebih sedikit dibandingkan orang bekerja paruh waktu atau part time.
“Dan itu terkonfirmasi dengan tingkat upah riil yang tumbuhnya sangat sangat tipis di semester-I 2024 hanya tumbuh 0,7 persen, padahal pertumbuhan ekonomi kan lima persen, tapi peningkatan upah riil rata-ratanya itu 0,7 persen. Tahun 2023 malah minus. Upah riil itu kan upah nominal yang dikoreksi dengan inflasi, jadi artinya kalau secara nominal mungkin ada kenaikan tapi kenaikannya tipis saja, dibandingkan dengan inflasi masih lebih tinggi kenaikan inflasi,” jelasnya.
Guna mengatasi masalah ini, katanya, pemerintah perlu memberikan “bantuan sosial/bansos” bagi kalangan masyarakat menengah. Berbeda dengan bansos untuk masyarakat miskin, pemerintah dinilai perlu membagikan bansos produktif untuk masyarakat kelas menengah, seperti penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi.
“Kalau misalkan mau ada bansos, ya seharusnya bansos produktif, bukan seperti bagi-bagi uang ke kalangan miskin. Misalnya ada proyek padat karya, mereka yang tidak bekerja diminta bekerja, masuk ke proyek tersebut, entah bikin tanggul, irigasi, atau peremajaan pertanian, perkebunan, tapi kemudian dikasih uang. Sama juga seperti dikasih uang, tapi kalau bansos untuk masyarakat miskin adalah untuk konsumsi, ini adalah untuk produksi, dan itu diperbanyak,” katanya.
