Selain itu, subsidi untuk kalangan masyarakat kelas menengah ini juga perlu diperluas. Namun Faisal mengingatkan bahwa subsidi ini pun harus selalu tepat sasaran.
“Intinya harus dipastikan bahwa mereka yang kelas menengah ke bawah tetap menerima subsidi. Jadi ada subsidi , lapangan kerja yang padat karya termasuk juga untuk yang mereka kerja di sektor usaha mikro atau kecil ini juga perlu dikasih insentif supaya mereka usahanya berkembang. Insentifnya bukan hanya pembiayaan, tapi yang lebih penting adalah akses pasar dalam negeri khususnya. Dan ini berarti harus ada sinkronisasi, harmonisasi dengan kebijakan perdagangan misalnya. Ini berkaitan. Jadi banyak kebijakan yang sifatnya lintas sektoral, yang kalau itu diorkestrasi dia bisa memperkuat kelas menengah,” tegasnya.
Senada dengan Faisal, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyebut, penciptaan lapangan pekerjaan merupakan salah satu kunci untuk menolong masyarakat kelas menengah untuk pulih.
Shinta menekankan, penciptaan lapangan kerja ini bukan hanya tugas dari sektor industri besar, namun juga sektor UMKM.
“Memang ada penurunan dari kelas menengah. Jadi ada beberapa aspek sebenarnya yang sudah terlihat dari beberapa waktu terakhir, dan memang selama ini kita harus berpikir bagaimana atau stimulus apa yang kita bisa lakukan untuk bisa meningkatkan (jumlah) kelas menengah. Kami melihat kuncinya adalah dari penciptaan lapangan pekerjaan apalagi kita tidak hanya bisa bergantung pada industri tetapi juga kepada UMKM. Jadi salah satu driver untuk meningkatkan kelas menengah ya memberdayakan UMKM juga,” ungkap Shinta.
Untuk memaksimalkan sektor UMKM dalam penyerapan tenaga kerja, menurut Shinta, pemerintah perlu memberikan berbagai insentif, bukan hanya dari sisi pembiayaan dan pajak, tapi juga penciptaan iklim usaha yang baik.
“Stimulus itu bukan cuma soal pajak, kemudahan berusaha misalnya. Kita selalu ngomong cost of doing business. Saat ini memang Indonesia berkompetisi dengan negara lain yang dimana negara lain lebih kompetitif dari kita, baik itu dari sisi cost, energy dan logistic cost, ini yang menjadi bagian dari ease of doing business juga,” jelasnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia tercatat 47,85 juta jiwa pada 2024. Jumlah tersebut turun dibandingkan 2019 yang mencapai 57,33 juta jiwa. [voa]
Jaringan: VOA
