Jakarta – Pemerintah mulai melakukan langkah-langkah memulangkan WNI di Lebanon, serta meminta mereka meninggalkan negara itu menyusul terus bergolaknya konflik Lebanon dan Israel setelah pembunuhan petinggi Hamas di Teheran dan Beirut.
Serangan drone yang menewaskan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di ibu kota Teheran pada 31 Juli lalu, dan serangan serupa sehari sebelumnya di Beirut yang menewaskan komandan Hezbullah, Fouad Shukur, telah memicu ketegangan baru di Timur Tengah.
Hamas, Hezbollah dan Iran menuding Israel berada di balik serangan-serangan itu. Israel sejauh ini baru menyebut serangan terhadap Fouad Shukur dan belum memberikan indikasi keterlibatan mereka dalam serangan terhadap Ismail Haniyeh. Namun, hal itu tidak menyurutkan Hamas, Hezbollah, Iran dan bahkan kelompok militant Houthi di Yaman untuk menyampaikan ancaman serangan balasan.
Suasana di kawasan itu pun memburuk di tengah perang Israel-Hamas yang sudah memasuki bulan kesepuluh dan tidak menunjukkan tanda-tanda berakhir.
Untuk itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beirut dan kantor-kantor perwakilan diplomatik Indonesia di Timur Tengah telah menyusun rencana kontijensi untuk mengatisipasi jika terjadi peningkatan konflik yang membahayakan warga Indonesia.
“Dalam konteks rencana kontijensi tersebut, KBRI Beirut telah meningkatkan status siaga kedaruratan, dari Siaga 2 ke Siaga 1. Sebetulnya status Siaga 1 telah ditetapkan tahun lalu untuk wilayah Lebanon Selatan ketika konflik Gaza pecah dan Siaga 2 untuk wilayah beirut dan sekitarnya,” kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (9/8/2024).
KBRI Beirut kini telah menaikkan status keamanan menjadi Siaga I di seluruh wilayah Lebanon dan memulai langkah-langkah untuk memulangkan sekitar 203 WNI di negara itu. Angka ini di luar 1.232 personel TNI yang tergabung dalam United Nation Interim Force in Libanon (UNIFIL).
