Beberapa anggota DPR menolak penjelasan tersebut. “Jika tidak ada back-up, itu bukan berarti kurangnya tata kelola,” kata Meutya Hafid, ketua komisi yang mengawasi insiden tersebut. “Itu kebodohan”.
Juru bicara BSSN tidak segera menjawab ketika ditanya apakah data terenkripsi tersebut dapat dipulihkan.
Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia, mengatakan kementeriannya memiliki kapasitas back-up di pusat-pusat data, namun layanan tersebut bersifat opsional bagi lembaga-lembaga pemerintah. Dia mengatakan lembaga-lembaga pemerintah tidak mem-back up data mereka karena keterbatasan anggaran, dan menambahkan bahwa ini akan segera diwajibkan. Serangan siber tersebut memicu kritik terhadap menteri tersebut di media sosial.
Kelompok advokasi digital SAFEnet memulai petisi yang menyerukan pengunduran diri Budi, dengan alasan kurangnya tanggung jawab atas serangan dunia maya yang berulang kali terjadi.
Budi mengirimkan petisi terpisah kepada kantor berita Reuters yang memintanya untuk tetap menjabat sebagai menteri ketika dimintai komentar mengenai seruan agar dia mengundurkan diri.
Menteri tersebut mengatakan kepada DPR bahwa “aktor nonnegara” yang mencari uang diyakini berada di balik serangan tersebut dan layanan pemerintah harus pulih sepenuhnya pada Agustus.
Para penyerang Ransomware biasanya menggunakan perangkat lunak untuk mengenkripsi data dan meminta pembayaran dari korban untuk memulihkan data. Indonesia mengatakan penyerang dalam insiden khusus ini menggunakan perangkat lunak berbahaya yang disebut Lockbit 3.0. [voa]
Jaringan: VOA
