JAKARTA – Presiden Indonesia Joko Widodo, Jumat (28/6/2024) memerintahkan audit terhadap pusat-pusat data pemerintah setelah para pejabat mengatakan sebagian besar data yang terkena serangan siber ransomware baru-baru ini tidak di-back-up, sehingga memperlihatkan kerentanan negara terhadap serangan tersebut.
Baca jurnal berita nasional berikut: Pusat Data Nasional Diretas, Pelaku Minta Tebusan 8 Juta Dolar AS
Serangan siber yang terjadi minggu lalu, yang merupakan serangan terburuk di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, telah mengganggu berbagai layanan pemerintah termasuk imigrasi dan operasional di bandara-bandara besar.
Pemerintah mengatakan lebih dari 230 lembaga publik, termasuk kementerian, terkena dampaknya, namun menolak membayar uang tebusan $8 juta yang diminta untuk memulihkan data yang terenkripsi tersebut.
Menanggapi serangan siber tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Indonesia (BPKP) mengatakan bahwa presiden menginstruksikan lembaga tersebut untuk memeriksa pusat-pusat data negara.
Audit tersebut akan mencakup “aspek tata kelola dan keuangan”, kata Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BPKP, setelah menghadiri rapat kabinet yang dipimpin oleh Jokowi pada hari Jumat.
Hinsa Siburian, pejabat yang mengetuai badan keamanan siber Indonesia yang dikenal dengan singkatan BSSN, mengatakan 98% data pemerintah yang disimpan dalam satu dari dua pusat data yang disusupi, belum di-back-up. “Secara umum kami melihat masalah utama adalah tata kelola dan tidak ada solusi lain,” katanya pada sidang DPR Kamis malam.
