Di bawah NSM-20, Biden mengarahkan Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan untuk melaporkan kepada Kongres dalam waktu 90 hari mengenai apakah mitra AS yang menerima senjata Amerika telah mematuhi hukum internasional dan AS.
Kepatuhan itu juga termasuk pada Undang-Undang Leahy, dua ketentuan legislatif yang diambil dari nama Senator Patrick Leahy yang mengamanatkan AS untuk menghentikan bantuan kepada unit militer atau penegak hukum asing jika AS menemukan adanya bukti yang dapat dipercaya mengenai pelanggaran hak asasi manusia.
Israel memberikan jaminan kepatuhan pada NSM-20 pada bulan Maret, dan Departemen Luar Negeri memiliki waktu hingga 8 Mei untuk melaporkan kepada Kongres apakah mereka menganggap jaminan Israel tersebut dapat dipercaya.
Gugus tugas tersebut mengatakan bahwa laporan mereka dimaksudkan untuk menginformasikan pelaporan pemerintah kepada kongres. Mereka mengatakan telah menyerahkan laporan tersebut kepada pemerintah pada 18 April sebelum merilisnya ke publik pada hari Rabu (24/4/2024).
NSM-20 hanya berfokus pada senjata AS yang didanai oleh alokasi kongres. “Tetapi bahkan dalam parameter sempit tersebut, buktinya jelas: pembayar pajak AS mendanai pola sistematis kejahatan perang yang dilakukan oleh Pasukan Pertahanan Israel,” kata Paul.
Menentukan apakah suatu negara menggunakan senjata Amerika secara sah bisa jadi “cukup rumit,” kata Sarah Harrison, analis senior untuk Program AS di International Crisis Group.
“Pemerintah AS tidak melacak peralatan dengan cara seperti itu,” katanya kepada VOA. Namun, tambahnya, ada bukti kuat bagi pemerintah untuk menilai dan bersikap “sangat kritis” terhadap tindakan Israel sebelum dan sejak pemerintahan Netanyahu memberikan jaminannya.
Dua puluh enam anggota DPR dari Partai Demokrat, partainya Biden sendiri, mengirim surat kepada para pejabat tinggi pemerintahan pada awal tahun ini bulan, mempertanyakan penerimaan mereka atas pernyataan kepatuhan Israel pada undang-undang AS.
Departemen Luar Negeri AS juga akan merilis temuan investigasi mengenai apakah akan membatasi bantuan kepada unit militer Israel yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Tepi Barat, sebagian besar sebelum serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober.
