Pakar: Bentuk Kecurangan dalam Pemilu 2024 Terstruktur, Sistematis dan Masif
Berbicara dalam forum yang sama, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengakui dalam setiap pemilu pasti ada kecurangan, namun yang terjadi dalam pemilu 2024 ini sudah terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
“Kalau dibandingkan dengan yang lama-lama menurut saya ini yang paling buruk. Kecurangan selalu ada. Kita semua tahu kecurangan itu selalu ada, tapi kan kecurangannya ya apa namanya TSM-nya juga ada juga sih, tapi bobotnya pada tahun ini terlalu luar biasa,” ujarnya.
Ia menilai penggunaan fasilitas negara dan pemanfaatan kinerja aparatur sipil negara (ASN) hingga pembentukan koalisi besar dalam pemerintahan Joko Widodo, tidak saja membunuh oposisi sebagai pengontrol dan pengawas, tetapi juga semakin memuluskan terjadinya kecurangan dalam pemilu.
“Ibaratnya pemerintah mau (bikin) undang-undang apa saja, lolos kayak Orde Baru banget, DPR itu bener-bener stempel. Oke kita bunuh KPK, 2 minggu jadi undang-undangnya. Oke kita bikin undang-undang Minerba, 6 hari Jadi undang-undangnya. Kita mau pindah Ibu kota ke IKN, 21 hari jadi undang-undangnya. Dan sejak 2017 tidak ada hak angket. 2017 itu terakhir hak angket terhadap KPK. Jadi kan fungsi pengawasan juga sebenarnya mati,” jelasnya.
Di sisi lain, kelompok masyarakat sipil yang mengkritik pemerintahan pun belakangan ini selalu ditakuti-takuti dengan adanya UU ITE, bahkan diancam untuk ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Mereka yang kerap menyuarakan adanya kecurangan dalam pemilu ujarnya selalu dicap merusak persatuan dan kesatuan.
“Akhirnya demokrasi kita mungkin terdengar indah dengan banyak pembangunan, pembangunanisme, tapi sebenarnya di dalamnya ini keropos. Dan ini yang sebenarnya mengerikan sih,” tegasnya.
