JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini investor Tiongkok tidak akan membawa pekerja mereka dalam jumlah massal ke Indonesia.
Luhut menyampaikan hal tersebut untuk mengomentari hasil temuan Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Triyono baru-baru ini.
Dalam temuannya, ia mengatakan pekerja asing Tiongkok mendominasi jumlah pekerja asing di Tanah Air yang mencapai 59.320 orang atau sebesar 44,49 persen dari total pekerja asing.
Padahal investasi Tiongkok pada 2022 hanya $8,22 miliar, lebih rendah dari Singapura sebesar $13,28 miliar yang menempatkan 1.811 orang atau 1,35 persen. Selain itu, ditemukan pula kekhasan model investasi yang dijalankan Tiongkok, yaitu diiringi pengiriman besar-besaran tenaga kerja.
“Saya tidak yakin bahwa Tiongkok akan membawa beramai-ramai pegawainya kemari. Mungkin dalam bidang-bidang konstruksi yang dianggap perlu cepat karena cost-nya turun, bisa saja terjadi. Anda bawa saja ke sini BRIN, ketemu saya,” ujar Luhut menjawab pertanyaan VOA, Jumat (22/12/2023).
Untuk itu, ia meminta peneliti BRIN yang menyoroti jumlah tenaga kerja asal Tiongkok, datang kepadanya untuk menyampaikan data atau temuan tersebut.
Namun, Kemenko Marves menegaskan jumlah pekerja Tiongkok di proyek hilirisasi masih bisa dimaklumi karena hanya berkisar 10 persen.
Luhut juga menyampaikan perusahaan-perusahaan Tiongkok merupakan perusahaan yang efisien karena itu mereka akan membayar gaji yang lebih mahal ketika membawa tenaga kerja Tiongkok ke luar negeri.
Pemerintah sendiri, kata Luhut, juga akan melakukan pengembangan sumber daya manusia dan transfer teknologi. Salah satunya dengan mendorong pekerja lokal untuk mengambil pendidikan yang lebih tinggi agar mendapatkan gaji berkali-kali lipat setelah lulus.
Sebelumnya, Triyono mengatakan pengiriman besar-besaran tenaga kerja Tiongkok ke Indonesia dapat menimbulkan gejolak di dalam pasar tenaga kerja setempat. Apalagi, pekerja setempat sering kesulitan mendapatkan pekerjaan dalam proyek investasi Tiongkok. Selain itu, BRIN juga menemukan terjadinya kesenjangan upah antara pekerja Tiongkok yang lebih besar 13 kali lipat dibandingkan pekerja lokal.
Triyono mengatakan sebaran tenaga kerja Tiongkok di Indonesia sebagian besar berada di wilayah yang memiliki sumber daya alam yang besar terutama nikel. Hal ini bisa dimengerti mengingat investasi yang disasar Tiongkok adalah industri logam. Karena itu, menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, empat provinsi dengan konsentrasi pekerja Tiongkok tinggi adalah di Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara.
