Sambungnya, ia telah menyampaikan kepada Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim, bahwa pendapatan andalan Kabupaten Karimun itu berasal dari BUMD itu sendiri.
“Tapi ternyata mereka seperti ini. Kemudian, pendapatan asli daerah yang sah 67,03 persen dari Rp. 111 miliar, atau hanya Rp74,7 miliar. Miris juga sebenarnya, ini tentunya menjadi perhatian kita,” ungkap Ady.
Dikarenakan hal tersebut, Ady Hermawan selaku Ketua Fraksi Partai Hanura menyampaikan pandangan di hadapan Wakil Bupati Karimun, agar para direktur BUMD tersebut dievaluasi kinerjanya.
Menurutnya, banyak direktur yang kinerjanya tidak mampu menjalankan roda perusahaan BUMD tersebut, sehingga Fraksi Hanura menyarankan kinerja BUMD dievaluasi.
“Direktur BUMD seharusnya malu banyak yang tidak sesuai target, jika sudah tidak bisa berkontribusi sebaiknya diganti saja, lebih baik dicari orang yang berkompeten,” ucap Ketua DPC Hanura Kabupaten Karimun.
Sementara itu, Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim menanggapi pandangan Fraksi Partai Hanura tersebut sebagai kritik yang membangun.
Namun, menurut Ketua DPC Partai Nasdem ini, para direktur BUMD tidak bisa langsung dicopot dari jabatannya.
“Saya kira itu punya ketentuan dan peraturan, mereka kita tunjuk sebagai direktur tentunya ada mekanismenya,” ujarnya.
Meskipun kinerja para direktur BUMD tersebut dinilai buruk, Wakil Bupati menyampaikan pihaknya akan mengevaluasi terlebih dahulu.
Dikarenakan, apabila kinerjanya tidak bagus maka hal tersebut dijadikan evaluasi oleh Bupati dan Wakil Bupati Karimun.
“Dari evaluasi inilah kita dudukkan mereka dan nantinya tergantung apa keputusan pimpinan daerah. Apabila memang tidak ada kontribusi untuk apa dipertahankan, tapi tidak boleh langsung diganti, kita beri teguran dulu secara lisan dan tertulis, tidak boleh kita sanksi langsung,” Tutup Anwar Hasyim.
Untuk diketahui di Kabupaten Karimun terdapat empat BUMD d iantaranya, Perusda, Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Karya Karimun Mandiri (KKM), PD BPR Karimun dan PDAM Tirta Karimun. (yra)
