Natuna, JurnalTerkini.id – Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI, menggelar rapat koordinasi Strategi Penguatan Keamanan Laut Natuna tahun 2023.
Rakor yang dipimpin oleh Asisten Deputi I Bidang Koordinator Doktrin Pertahanan dan Setrategi Pertahanan Kemenko Polhukam RI, Brigjen TNI Frenky E. Riupassa itu, berlangsung di Ball Room Gajah Mina Jelita Sejuba Resort di Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur pada Rabu (04/10/2023).
Frenky menjelaskan, ada beberapa latar belakang yang membuat Kemenko Polhukam RI menurunkan tim ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Diantaranya mengenai masih adanya informasi, terkait adanya potensi gangguan keamanan di wilayah Laut Natuna Utara.
Kata dia, masalah Laut Natuna Utara masih akan terus menjadi perbincangan secara Nasional dan Internasional, dari tahun ke tahun.
“Banyak perbedaan pendapat tentang Nine Dash Line (sembilan garis putus-putus yang diklaim China, red). Kemudian mengenai unclos 82 tentang batas laut. Ini menjadi salah satu dasar kami ke Natuna,” ujar Frenky.
Dijelaskan Frenky, sampai saat ini pihaknya masih sering mendapatkan informasi mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran dari kapal-kapal asing. Baik itu mengenai aktifitas Illegal Fishing (penangkapan ikan secara ilegal) ataupun kapal dari negara lain yang berlayar melintasi wilayah laut teritorial Indonesia yakni di Natuna.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 73 tahun 2020 tentang Kemenko bidang Politik dan Keamanan, sambung Frenky, pihaknya memiliki tugas untuk menyelesaikan berbagai permasalahan keamanan laut yang sampai saat ini belum terselesaikan. Termasuk yang terjadi di Laut Natuna Utara.
Ditambahkan Frenky, dalam arah kebijakan Nasional, ada yang namanya agenda pembangunan Nasional, visi misi Presiden dan Instruksi Presiden.
“Dalam hal ini kami menyoroti masalah keamanan laut, khususnya di Natuna. Latar belakang kami berdasarkan major project dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, red) 2020-2024 berdasarkan Perpres Nomor 18 tahun 2020,” jelas Frenky.
