Selain itu, lanjut Frenky, berdasarkan Major Project dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, dan berdasarkan Perpres Nomor 108 tahun 2023 tentang Penguatan Keamanan Laut di Natuna.
“Nanti tolong disampaikan ke kami, bagaimana update perkembangan strategi penguatan keamanan laut di Natuna. Nanti Pemda dan Instansi lain sampaikan ke kami, biar kami catat dan kami sampaikan ke pusat. Dan bagaimana nanti ending kami dalam menyikapi ini semua,” kata Frenky.
Sementara Bupati Natuna, melalui Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah, Basri, menyampaikan bahwa Natuna ini terlihat lebih sexi, setelah adanya konflik di Laut China Selatan, yang kini berubah menjadi Laut Natuna Utara.
Karena kata dia, di dalam sembilan garis putus-putus yang di buat China di dalam Laut Natuna Utara, terdapat cadangan Minyak dan Gas yang sangat besar.
“Kenapa Natuna sangat sexi, karena di posisi Nine Dash Line ada cadangan Migas, kurang lebih 11 milyar barel minyak dan lebih dari 1 triliun meter kaki kubik gas,” beber Basri.
Usai adanya konflik di Laut China Selatan, sambung Basri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menetapkan 5 percepatan pembangunan bagi Natuna. Diantaranya Migas, Kelautan dan Perikanan, Keamanan dan Pertahanan, Pariwisata dan Lingkungan Hidup.
Namun kata Basri, setelah Natuna ditetapkan 5 percepatan pembangunan, sayangnya Pemerintah tidak menindaklanjuti dengan membuat legal standing atas kebijakan tersebut.
“Namun sampai detik ini, Pemerintah tidak membuat Perpres atau semacamnya, untuk menguatkan kebijakan tersebut, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Natuna. Ini mohon menjadi catatan bagi Pemerintah Pusat,” pinta Basri, didepan tim Kemenko Polhukam RI.
Selanjutnya, masing-masing peserta rakor memberikan pemaparan tentang perkembangan dan hal-hal yang terjadi di Natuna kepada tim Deputi Kemenko Polhukam RI. (Ron/rls)
Editor: Anton Marulam
