Karimun, JurnalTerkini.id – Bupati Karimun Aunur Rafiq diminta berfokus pada upaya menekan angka pengangguran dalam melaksanakan prioritas pembangunan di sisa tahun anggaran 2023.
Permintaan itu disampaikan Fraksi Partai Gerindra melalui pendapat akhir fraksi-fraksi yang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja (APBD) 2023 dibacakan juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karimun, Sulfanow Putra di Gedung DPRD Karimun, Jumat pekan lalu.
Fraksi Gerindra yang diketuai Zaizulfikar mengatakan bahwa dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD M Yusuf Sirat dan dihadiri Bupati Aunur Rafiq mengatakan, bahwa fraksinya terus mengulangi isu pengangguran di Kabupaten Karimun yang perlu mendapat perhatian, mengingat penangguran berkaitan dengan kemiskinan.
Berdasarkan data Pusat Data Statistik Kabupaten Karimun per Agustus 2021, menunjukkan tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,20 persen.
Baca jurnal berita yang ini: Fraksi Gerindra Soroti PHK 200 Karyawan PT Karimun Granite
“Dengan melihat kondisi tersebut, maka penanganan pengangguran harus berfokus pada upaya perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan kelompok petani, nelayan, masyarakat terkena PHK, anak putus sekolah dan sektor UMKM,” kata Sulfanow Putra membacakan pendapat akhir Fraksi Partai Gerindra.
Selain itu, kata dia, pemerintah daerah perlu mengupayakan perluasan kesempatan kerja dan lapangan usaha, peningkatan kualitas calon tenaga kerja melalui peningkatan kualitas prasarana sarana dan pelatihan Kerja.
Kemudian memperluas program pendidikan yang berorientasi pasar kerja, pengembangan informasi pasar kerja, serta pengembangan wirausaha baru sektor UMKM berbasis sumber daya lokal termasuk kewirausahaan di kalangan pemuda.
Fraksi Gerindra berharap semua program yang telah direncanakan dapat terealisasi dengan baik selama tiga bulan ke depan dan tetap memperhatian kualitas kualitas pekerjaan.
Sementara itu, Bupati Karimun Aunur Rafiq mengapresiasi masukan dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi dalam rapat paripurna tersebut.
“Masukan dan catatan yang diberikan menjadi cambuk bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas dan capaian prioritas pembangunan yang telah disepakati, termasuk juga meningkatkan potensi-potensi PAD yang baru,” kata dia seraya menyatakan bahwa masalah lapangan pekerjaan, kata dia, juga menjadi atensi bagi pemerintah daerah. (jms)
Jurnalis: Jansen M Silalahi
Editor: Anton Marulam
