JAKARTA – Presiden Joko Widodo meyakini Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN mampu menjadi katalisator perdamaian dunia. Bukan hanya menjadi epicentrum of growth atau pusat pertumbuhan, tetapi juga dapat menjadi epicentrum of harmony yang menjaga stabilitas kawasan dan perdamaian dunia.
“Saya yakin masyarakat ASEAN mampu menjadi katalisator perdamaian dunia,” ujar Jokowi dalam sambutannya saat membuka konferensi ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue (IIDC) 2023 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Senin (7/8/2023).
Lebih lanjut Presiden mengatakan di tengah maraknya konflik global, negara-negara ASEAN memiliki komitmen yang sama untuk menjadikan organisasi tersebut sebagai jangkar perdamaian dunia, serta menjadi teladan dalam hal toleransi dan persatuan.
Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyinggung masyarakat dunia yang semakin tidak religius. Ia mengutip hasil studi IPSOS Global Religion 2023 yang dilakukan terhadap 19.731 responden dari 26 negara.
Studi itu menunjukkan 29 persen dari responden tersebut menyatakan sebagai penganut agnostik dan ateis. Dan menurut data Pew Research Center, dengan menggunakan nama agama dan kepercayaan, jumlah kasus kekerasan fisik malah semakin meningkat.
Namun, Jokowi tetap meyakini bahwa masyarakat ASEAN justru memiliki semangat keagamaan yang semakin meningkat. Indonesia misalnya, kata Presiden, adalah negara yang masyarakatnya paling percaya Tuhan dan angkanya tertinggi di dunia.
“Menurut Pew Research Center, 96 persen responden di Indonesia menyakini bahwa moral yang baik ditentukan kepercayaan kepada Tuhan,” tukasnya.
Menurutnya, ASEAN telah menunjukan bukti. Negara-negara ASEAN, antara lain Indonesia, telah berhasil mempertahankan tradisi toleransi yang kuat di tengah keberagaman budaya dan agama.
Indonesia mampu terus menjaga kerukunan dan mengelola keragaman etnisitas, suku, budaya, agama dan kepercayaan.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyambut hangat peran konstruktif para pemimpin agama dan budaya di ASEAN dalam pertemuan IIDC yang diprakarsai oleh Pengurus Besar Nahdatul Ulama dan Kementerian Luar Negeri.
