Adapun langkah pemerintah yang saat ini tengah menggelar program vaksinasi booster atau penguat dosis kedua cenderung belum tepat. Pasalnya , cakupan vaksinasi booster dosis pertama yang masih di bawah 30 persen.
“Menurut saya sebetulnya kejar dulu cakupan vaksinasi booster pertama bagi masyarakat umum (prioritas tetap lansia) sampai melewati 50 persen, baru memulai vaksinasi booster kedua untuk masyarakat umum. Jadi booster kedua mestinya tetap untuk nakes dan lansia, sebagai kelompok berisiko tinggi, terlebih dulu. Memang, menurut saya, pemerintah terlalu cepat melakukan vaksinasi booster kedua untuk masyarakat umum, ya tidak apa-apa. Tapi tetap cakupan yang harus dikejar terlebih dulu sebagai prioritas adalah booster pertama,” paparnya.
Pemerintah pun, katanya, harus tetap bisa melakukan komunikasi publik kepada masyarakat dengan baik, agar cakupan vaksinasi booster tersebut terus meningkat terutama ke kalangan rentan.
“Yang harus dilakukan adalah bagaimana meng-counter berbagai infodemik yang isinya adalah hoaks dan atau informasi yang menyesatkan tentang vaksin dan vaksinasi. Yang menangkal tentu harus institusi yang berkaitan dengan substansi yang disesatkan oleh infodemik/hoaks dan disampaikan oleh orang punya kompetensi itu dengan cara yang baik dalam bahasa dan kalimat yang mudah dipahami masyarakat luas,” pungkasnya.
Jurnalis: Ghita Intan
Jaringan: VOA
