Triansyah menekankan sebagai negara berdaulat dan menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia menolak tunduk pada tekanan negara lain agar tidak mengundang Putin dalam KTT G20.
Menurutnya, Indonesia terus berkonsultasi dan melobi para mitra dalam G20 pada semua level supaya pelaksanaan KTT G20 di Bali berjalan lancar.
Sementara, pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran Bandung, Teuku Rezasyah mengatakan undangan untuk para kepala negara anggota G20 menghadiri KTT di Bali Oktober mendatang sudah dibuat sejak Presiden Joko Widodo menghadiri KTT G20 di Italia tahun lalu.
Dia menambahkan Joko Widodo sudah mengundang 19 kepala negara anggota G20 lainnya termasuk Putin untuk hadir dalam KTT di Bali tahun ini.
“G20 kan bukan forum politik (tapi) forum ekonomi, forum perdagangan, kerjasama, meningkatkan kesejahteraan. Jadi Putin harus datang (karena) sudah diundang. Apalagi Putin sudah mengatakan siap datang. Jadi, kita harus menghormati Putin,” ujar Rezasyah.
Rezasyah menegaskan Indonesia harus menghormati hukum internasional di mana semua negara berdaulat dan semua negara anggota G20 merupakan sahabat Indonesia dalam membangun dunia. Kalau Putin dianggap salah maka G20 bukan forum untuk menghukum Putin dan Rusia.
Menurutnya, Indonesia tidak perlu ikut-ikutan memberikan sanksi kepada Rusia seperti negara-negara Barat lainnya. Dia menekankan Indonesia adalah negara besar dan mandiri sehingga tiak perlu tunduk pada negara lain dalam menyikapi Perang Rusia-Ukraina.
Dia malah menyebut KTT G20 di Bali nanti menjadi kesempatan bagi Putin untuk menyampaikan aspirasinya mengenai pembangunan dunia. Kalau Indonesia terjebak dalam isu boikot dan sanksi terhadap Rusia, maka politik luar negeri bebas aktif Indonesia akan dipertanyakan.
