Karimun, JurnalTerkini.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Karimun berharap Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) dapat membentuk Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PTKH).
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Nyimas Novi Ujiani selaku Ketua Pansus Hutan Lindung DPRD Karimun, saat ia bersama anggota Pansus menemui orang nomor satu di Kepri tersebut di Kantor Gubernur Kepri Dompak Tanjungpinang, Jum’at (8/10/2021) lalu.
Nyimas Novi mengatakan, dibentuknya tim tersebut bertujuan untuk membantu Pansus DPRD Karimun dalam menyelesaikan permasalahan kawasan pemukiman dan lahan warga di Karimun yang berubah status menjadi hutan lindung.
“Terbentuknya tim tersebut diharapkan bisa semakin memperkuat hasil kerja Pansus yang akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD sebagai Laporan Akhir Kerja Pansus yang mana nanti akan disampaikan sebagai rekomendasi dari DPRD kepada Gubernur untuk melanjutkan hasil kerja pansus kepada tim PTKH di pemerintah pusat,” kata Nyimas Novi, Jum’at (22/10/2021).
Nyimas menjelaskan bahwa, Pansus dibentuk sebagai jembatan suara masyarakat yang tengah menghadapi masalah akibat kawasan pemukiman mereka ditetapkan sebagai kawasan hutan berdasarkan SK 76/2015.
Selain itu, juga karena adanya izin konsesi pertambangan salah satu perusahaan granit di Karimun.
Akibatnya, kata dia, warga di pemukiman tersebut tidak dapat merasakan program pembangunan pemerintah karena banyak proyek yang batal dilaksanakan karena lahan masyarakat dan fasilitas umum yang berubah status jadi hutan lindung.
“Akibat dari penetapan kawasan hutan dan izin konsesi, berbagai program kegiatan pembangunan tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Seperti program pembangunan sekolah, rehab Mushola dan Masjid, pembangunan saluran air, pemasangan pipa air bersih, semenisasi jalan, dan banyak lagi program kegiatan hasil reses atau Musrenbang, yang gagal terlaksana karena dianggap telah ditetapkan sebagai kawasan hutan,” jelas Legislator PKB ini.
