Janji Menhub
Angin segar berlanjutnya Megaproyek Malarko kembali berhembus setelah Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berkunjung ke Karimun pada awal Februari 2020 untuk meninjau proyek tersebut.
Kala itu, Menhub Budi Karya mengatakan bahwa dirinya diutus Presiden Joko Widodo untuk meninjau Pelabuhan Malarko, sebagai bagian dari Proyek Tol Laut.
Dalam kunjungannya, Menhub mengatakan, pembangunan Malarko akan dilanjutkan dengan estimasi anggaran sekitar Rp 200 miliar. Ia bahkan menargetkan Proyek Malarko selesai dan diresmikan Presiden pada 2021. Namun rencana ini batal karena pandemi COVID-19.
Menhub juga menyatakan, pengerjaan lanjutan Pelabuhan Malarko dilakukan dengan sistem sharing dengan pihak swasta, dan nantinya pelabuhan itu bisa dikelola BUMD, dalam hal ini PT Karya Karimun Mandiri.
Pada 1 April 2021, Menhub kembali meninjau Proyek Pelabuhan Malarko. Menhub kembali menegaskan bahwa Megaproyek Malarko dilanjutkan
Menhub menyatakan pengembangan Pelabuhan Malarko dikerjakan bersama-sama dengan melibatkan pihak swasta, dengan konsep kerja sama pengelolaan (KSP) antara BUMD dan swasta dengan konsesi selama 30 tahun.
“Kita sudah sepakat, pelabuhan Malarko dikembangkan menjadi satu pelabuhan dengan konsep kerja sama pengelolaan yang konsesinya bisa 30 tahun,” kata Budi Karya dikutip dari laman jurnalterkini.id.
Menhub optimistis jika pelabuhan kontainer ini berjalan, perekonomian Karimun makin tumbuh dan pengembangan investasi makin pesat.
Menanggapi hal itu, Dirut PT Karya Karimun Mandiri (KKM) selaku BUMD Kepelabuhanan milik Pemkab Karimun, Yuwono berpendapat Pelabuhan Malarko dari sisi bisnis sangat menguntungkan karena pelabuhan itu akan menjadi pelabuhan bongkar muat kegiatan investasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (FTZ), stored tank, Pelni dan tol laut, kontainer, ship to ship, green port, kegiatan usaha wisata, dan marina city.
“Kita siap mengelola jika diberi tugas untuk mengelola. Soal menggandeng pihak swasta juga kita siap. Asalkan dengan asas saling menguntungkan. Go Ahead,” ucapnya saat konfirmasi, Kamis (30/9/2021).
Namun sepengetahuannya, belum ada pihak swasta yang mengajukan kerjasama dalam pembangunan dan pengelolaan pelabuhan Malarko.
“Sementara swasta belum ada yang mengajukan (kerjasama),” jelas Yuwono yang belum lama dilantik sebagai Dirut KKM.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad merespon janji Menteri Perhubungan ini dengan cepat. Dalam wawancara saat berkunjung ke Karimun beberapa hari lalu menegaskan akan memprioritaskan penyelesaian Megaproyek Pelabuhan Malarko.
Bahkan Gubernur Ansar bersama Bupati Karimun Aunur Rafiq sudah bertandang beberapa pekan lalu ke Kementerian Perhubungan dan bertemu langsung dengan Menhub untuk kembali melakukan lobi agar proyek kemaritiman ini bisa dibangun dan selesai sehingga diharapkan dapat mendorong terwujudnya visi misi kemaritiman Pemprov Kepri maupun Pemkab Karimun.
Catatan: Karya ini merupakan bagian dari peserta Kelompok VIII dalam Lomba Karya Jurnalistik Indepth Reporting News: In House Training Maritim Berwawasan Kebangsaan yang digelar Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan (LPKW) UPN Veteran Yogyakarta dan Kedutaan Besa Amerika Serikat
