“Kalau memang jika saya ambil langkah ekstrem (merumahkan sejumlah honorer) tersebut, yang terjadi adalah bertambahnya pengangguran. Kita tidak ingin itu, maka kita memutuskan untuk bertahan dulu dengan kondisi yang ada selama beberapa bulan ke depan,” jelasnya.
Bupati mengakui bahwa Pemkab Karimun akan menghemat anggaran sekitar Rp. 60 Miliar apabila mengambil keputusan untuk merumahkan ribuan tenaga honorer seperti yang terjadi di kabupaten atau kota lainnya.
Anggaran dari merumahkan honorer itu, kata Bupati, bahkan nantinya bisa digunakan untuk melakukan segala pembangunan dan pemeliharaan.
Sehingga, kondisi tersebut membuatnya berada di dua pilihan apakah memilih untuk mempertahankan tenaga honorer atau melakukan pembangunan.
Namun, sekali lagi orang nomor satu di Karimun ini menegaskan untuk tetap mempertahankan tenaga honorernya. Meskipun, harus menurunkan gaji mereka sebesar 40 persen.
“Kalau ada alternatif lain saya tidak akan sentuh ini, mungkin sudah 5 tahun lalu saya sudah merumahkan honorer agar bisa melakukan pembangunan, satu sisi saya akan dibilang hebat, masyarakat meminta pembangunan dikabulkan. Tetapi, tenaga honorer kita jadi pengangguran. Saya tidak pernah menginginkan itu, walaupun harus dengan berat hati mengurangi gaji mereka sebesar 40 persen selama beberapa bulan ke depan,” kata Bupati Rafiq.
Bupati mengatakan, pemerintah pusat memperbolehkan pemerintah daerah untuk merumahkan tenaga honorer ditengah ketidakmampuan keuangan daerah.
“Karena sebenarnya tergantung daerah terlebih pemerintah pusat juga mengalami kesulitan keuangan. Dapat kita lihat bagaimana banyak daerah yang sudah merumahkan ribuan tenaga honorernya,” ucap Rafiq.
“Namun, kita bersyukur mampu bertahan selama dua tahun pandemi Covid-19 ini, dimana yang berimbas bukan kita saja tetapi juga daerah lainnya. Sehingga, mau tidak mau dan suka tidak suka kita harus ambil langkah ini untuk melakukan penghematan terhadap belanja rutin yang kita lakukan,” tambahnya. (yra)
Baca juga: Soal Nasib Honorer, Ini Kata Sekda Karimun
