Karimun (Jurnal) – Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun menindaklanjuti hasil pertemuan Bupati Karimun Aunur Rafiq dengan para pengusaha yang ada di Karimun beberapa waktu lalu, Selasa (20/3).
Pertemuan Rafiq dengan para pengusaha tersebut membahas tentang krisis pangan di Kabupaten Karimun.
Nurdin menindaklanjuti yang telah disampaikan oleh Rafiq dan menyampaikan kepada pemerintah pusat serta Komisi II DR RI mengenai harus ada kebijakan khusus untuk kuota impor di Provinsi Kepri.
“Ya kemarin kami sudah menggelar rapat dengan Komisi II dan BP Batam, seharusnya dihadiri juga oleh Komisi VI DPR RI yang masih ada kaitannya, tapi mereka berhalangan hadir. Saya sudah sampaikan bahwa harus ada perhatian khusus lah kebijakan impor untuk Kepri,” kata Nurdin, Minggu (18/3).
Nurdin mengatakan permohonan kebijakan khusus kuota impor tersebut dikarenakan Provinsi Kepri merupakan bukan daerah penghasil, oleh sebab itu orang nomor satu di Kepulauan Riau tersebut akan coba mendatangi Kementerian Perdagangan untuk meminta kebijakan khusus tersebut.
Sebelum pihaknya datang menemui Kementerian Perdagangan, ia coba merangkul DPR RI.
“Insyaallah disetujui. Karena saya pun sudah sampaikan juga kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat berada di Batam kemarin. Saya sampaikan bahwa kenapa kok kita Kepri ini disamakan dengan daerah daratan,” pungkasnya.
Nurdin telah mempersiapkan data-data kebutuhan di setiap Kabupaten Kota di Kepri mengenai Sembilan Bahan Pokok (Sembako) guna membahas soal pengajuan perizinan.
