Menurutnya, keputusan mengenai hal tersebut harus diambil secara hati-hati karena hendaknya dapat dipahami oleh masyarakat meskipun kondisi APBD sangat sulit saat ini.
“Kita harus duduk bersama-sama membahas belanja pegawai ini, apakah akan dikurangi karena kalau kita tidak hati-hati dalam pengambilan keputusan, hanya akan menimbulkan ribuan orang yang menjadi pengangguran, sedangkan saat ini kita sedang menghadapai krisis kesehatan, krisis ekonomi yang disebabkan karena pandemi Covid-19 sehingga dalam penerapannya harus sangat hati-hati,” jelas Bupati.
Bupati dalam kesempatan itu, juga menanggapi sorotan dari sejumlah fraksi mengenai masih belum banyaknya pembangunan yang dilakukan.
Ia menjelaskan, bahwa hal tersebut dikarenakan ketersediaan anggaran, transfer pusat yang dikurangli.
Bahkan, kata dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri juga mengalami hal yang sama.
“Termasuk sumber PAD kita juga mengalami hal yang sama, dengan kita dapat bertahan hari ini ditengah berdampak nya ekonomi akibat Covid-19 dan mampu menjaga semuanya itu merupakan suatu kesyukuran,” kata Bupati Rafiq.
Bupati juga mencontohkan seperti bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA) yang jauh merosot dan hampir 83 persen daerah pemekaran yang bergantung pada transfer dana pusat mengalami kesulitan.
“Mudah-mudahan kita berdoa krisis yang terjadi karena masalah covid yang berimbas kepada ekonomi ini akan berakhir dan kita dapat kembali seperti dulu lagi,” ucap Bupati Rafiq. (yra)
