DPRD Karimun Setujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 Menjadi Perda

Bupati Karimun Aunur Rafiq didampingi Wakil Bupati Anwar Hasyim menyerahkan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 yang disahkan menjadi Perda kepada Ketua DPRD M Yusuf Sirat didampingi Wakil Ketua Rasno. (foto: Humas Pemkab Karimun)
Bupati Karimun Aunur Rafiq didampingi Wakil Bupati Anwar Hasyim menyerahkan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 yang disahkan menjadi Perda kepada Ketua DPRD M Yusuf Sirat didampingi Wakil Ketua Rasno. (foto: Humas Pemkab Karimun)

Karimun, JurnalTerkini.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karimun, Kepulauan Riau menggelar rapat paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun 2020.

Rapat paripurna yang turut dihadiri oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq dan Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim itu, digelar di Ruang Rapat Balai Rong Sri DPRD Karimun, Selasa (13/7/2021).

Bacaan Lainnya

Dalam rapat paripurna itu, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020 akhirnya disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan keputusan bersama oleh Ketua DPRD Karimun, Muhammad Yusuf Sirat dan Bupati Karimun, Aunur Rafiq.

Hanya saja, keseluruhan fraksi di DPRD Karimun menyetujui Raperda menjadi Perda dengan sejumlah catatan terhadap Bupati Karimun.

Meski begitu, Bupati Karimun mengucapkan terima kasih atas seluruh koreksi dan masukan yang disampaikan dari fraksi-fraksi di DPRD Karimun.

Menurutnya, catatan atau masukan dari wakil rakyat itu, sangat konstruktif dan sangat baik dan akan ditindaklanjuti oleh pihaknya.

Terutama, kata dia, masukan tentang menentukan pendapatan yang disesuaikan dengan belanja dan mengefisiensikan belanja-belanja pegawai di lingkungan Pemkab Karimun.

Mengenai hal itu, Bupati menjelaskan bahwa, Pemkab Karimun dan DPRD Karimun memang benar-benar harus duduk bersama khususnya mengenai efisiensi belanja pegawai.

Total Views: 340

Pos terkait