SMSI Dukung Kapolri Utamakan “Restorative Justice” dalam penerapan UU ITE

  • Whatsapp
Ketua Umum SMSI Firdaus didampingi Sekjen M Nasir. (foto: Dok. SMSI)
Ketua Umum SMSI Firdaus didampingi Sekjen M Nasir. (foto: Dok. SMSI)

Jakarta, JurnalTerkini.id – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mendukung kebijakan Kapolri Jenderal Drs Listyo Sigit Prabowo MSi akan mengutamakan pola “Restorative Justice” atau jalan damai dalam penerapan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

SMSI melalui Ketua Umum Firdaus juga menyambut positif kebijakan Kapolri yang dituangkan dalam Surat Edaran No. 2/II/2021, yang isinya meminta penyidik menentukan dengan tegas apakah sebuah laporan masuk kategori kritik, masukan, hoaks, atau pencemaran nama baik.

Bacaan Lainnya

Jika termasuk kategori pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan, Kapolri meminta penyidik mengedepankan jalur damai.

Ketua Umum SMSI Firdaus didampingi Sekretaris Jenderal M Nasir, Senin (22/2/2021) menyatakan kebijakan Kapolri tersebut merupakan langkah positif yang telah dibuat institusi Polri di tengah maraknya kasus pelanggaran UU ITE khususnya kepada media.

Namun demikian Firdaus berpendapat, UU ITE sejatinya dilahirkan untuk mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Karena itu, di berharap UU ITE dikembalikan ke alurnya awalnya tersebut dan pasal 27, 28, 29, serta 45 dalam UU ITE, sebaiknya dihapus dan pengaturan pasal-pasal tersebut dikembalikan ke KUHP.

space iklan HPN

Pos terkait