Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Semarang, Sabtu, 14 Maret 2026./Dok.HumasProv.
Semarang, jurnalterkini.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan keprihatinannya atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Cilacap. Ia menegaskan kembali pentingnya integritas bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, serta aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan pemerintahan.
“Persoalan integritas ini sudah saya ulang-ulang dan saya tekankan,” kata Luthfi di Semarang, Sabtu, 14 Maret 2026.
Menurut dia, kasus tersebut menjadi pengingat serius bagi seluruh pejabat publik di Jawa Tengah. Apalagi sebelumnya sudah ada dua kepala daerah di provinsi itu yang tersangkut perkara hukum, yakni Bupati Pati dan Bupati Pekalongan.
Luthfi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama ini telah menjalin kerja sama dengan KPK dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Salah satunya melalui program koordinasi supervisi pencegahan (Korsupgah) yang memberikan pembinaan kepada kepala daerah dan anggota DPRD.
Selain itu, pemerintah provinsi juga rutin mengingatkan para pejabat saat berbagai forum resmi, termasuk dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, agar tidak melakukan penyimpangan anggaran maupun pelanggaran hukum.
Terkait proses hukum dalam OTT di Cilacap, Luthfi menegaskan pihaknya menghormati langkah yang diambil lembaga antirasuah tersebut. Ia berharap peristiwa ini menjadi pelajaran bagi para pejabat daerah agar menjaga integritas dalam menjalankan tugas.
“Ini pelajaran bagi kita semua pejabat publik, khususnya bupati dan wali kota agar memiliki integritas yang kuat. Integritas itu tidak hanya diucapkan, tetapi juga harus diwujudkan dalam perbuatan,” ujarnya.
Ia menambahkan, integritas yang dimaksud adalah tidak melakukan pelanggaran hukum dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Hal itu dinilai penting agar birokrasi dapat berjalan secara bersih dan profesional.
“Clean governance dan good governance harus menjadi napas bagi bupati dan wali kota, termasuk bagi ASN di daerah,” kata Luthfi.
Di sisi lain, Luthfi mengaku terus memantau jalannya pemerintahan di Kabupaten Cilacap agar pelayanan publik tetap berjalan normal. Ia menginstruksikan jajaran pemerintah daerah setempat memastikan tidak ada gangguan layanan kepada masyarakat.
Terlebih, saat ini pemerintah daerah tengah bersiap menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 yang membutuhkan pelayanan publik optimal, mulai dari transportasi hingga layanan administrasi masyarakat.(PH)
